REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah dikabarkan tengah merancang peraturan presiden (perpres) terkait pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan (Alpalhankam) Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Di dalamnya terdapat jumlah biaya rencana kebutuhan (renbut) yang mencapai angka USD 124.995.000.000 atau sekira Rp 1.760 triliun.
Republika menerima dokumen rancangan Perpres tersebut dengan versi Maret 2021. Pihak Kemhan melalui Juru Bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak, pada Jumat (28/5) telah menyatakan, akan memberikan jawaban atas rancangan perpres tersebut. Namun, hingga Sabtu (29/5) sore jawaban tak kunjung diberikan.
"Nanti segera saya jawab," ujar Dahnil kepada wartawan melalui aplikasi pesan singkat, Jumat (28/5).
Dalam rancangan perpres tersebut, pada pasal 3 ayat 1, disebutkan jumlah dana yang dibutuhkan untuk memenuhi Renbut Alpanhankam Kemhan dan TNI, yakni mencapai USD 124.995.000.000. Renbut itu sendiri dijelaskan pada pasal 2 disusun oleh menteri untuk lima rencana strategis (renstra) dari 2020 hingga 2044.
"Menteri menyusun Renbut Alpalhankam Kemhan dan TNI untuk lima Renstra Tahun 2020-2044 yang pelaksanaannya akan dimulai pada Renstra 2020-2024 dan membutuhkan Renstra Jamak dalam pembiayaan dan pengadaannya," bunyi pasal 2 ayat 1 rancangan perpres itu.
Pada pasal 3 ayat 2, dijelaskan rincian jumlah USD 124.995.000.000 itu, yakni USD 79.099.625.314 untuk akuisisi Alpalhankam, USD 13.390.000.000 untuk untuk pembayaran bunga tetap selama lima Renstra, dan USD 32.505.274.686 untuk dana kontingensi serta pemeliharaan dan perawatan Alpalhankam.
Kemudian, pada pasal 3 ayat 3, disebutkan untuk renbut tersebut dana yang teralokasi sejumlah USD 20.747.882.720 pada Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah Khusus Tahun 2020-2024. Pada pasal 3 ayat 4, dijelaskan selisih dari renbut itu, yakni USD 104.247.117.280 akan dipenuhi pada Renstra Tahun 2020-2024, kurang lebih 2,5 tahun dari sekarang.
"Pendanaan untuk membiayai pengadaan Alpalhankam Kemhan dan TNI dalam Renbut sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dibebankan pada anggaran dan pendapatan negara melalui anggaran pinjaman luar negeri," bunyi pasal 6 ayat 1 rancangan perpres itu.
Pengamat Pertahanan, Connie Rahakundini Bakrie, mengaku kaget saat melihat dokumen tersebut. Dia kaget melihat pasal-pasal itu memuat dengan detail angka-angka tersebut dan harus diselesaikan pada 2024. Dia mempertanyakan asal dari angka-angka tersebut.
"Saya rasanya sering membaca renstra dalam keterlibatan saya dari 2007 ngurusin pertahanan. Tapi, pas saya lihat rentsra itu saya kaget," ujar Connie di siaran Youtube yang sudah Republika.co.id dikonfirmasi, Sabtu (29/5).
Dia juga menyoroti terkait penggunaan dana tersebut yang akan dilakukan sampai 2024. Sementara, proses pembayaran utang dan bunganya dihitung hingga lima kali renstra atau hingga 2044 mendatang. Anggaran tersebut juga terlihat tidak jelas akan dibelikan alutsista apa saja.
"Pertanyaan saya sederhana saja, ini anggaran pertahanan sebesar ini dalam tiga tahun kita mau beli apa? Mau perang ke mana? Alutsista apa yang mau kita bikin?" kata dia menjelaskan.
Connie juga mengungkapkan Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto, dalam rapat di parlemen mengaku tidak mengetahui peruntukan anggaran tersebut. Selain itu, para asisten perencanaan dan anggaran (Asrena) masing-masing matra juga dia sebut belum mengetahui rencana pemanfaatan anggaran tersebut.
Semestinya, kata dia, pengadaan alat peralatan pertahanan keamanan atau alutsista dilakukan secara bottom up. Dia memberikan contoh, seorang komandan skuadron akan mengetahui kebutuhan yang satuannya butuhkan dalam memperkuat kekuatan mereka, baik itu kekurangan yang dimiliki, apa saja yang barus diganti, dan sebagainya.
"Jadi, pertanyaannya sederhana, angka sebesar ini mau keluar buat beli apa? Kemudian, mengapa mesti habis 2024? Sementara, baca pasal 3 ayat 2, untuk pembayaran tetap selama lima renstra. Jadi, pembayaran bunga lima renstra berarti kan sampe 2044," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika