REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) membuka kurang lebih 500 posisi untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan 16 ribu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 2021. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jabar Hermin Wijaya mengatakan, PPPK diprioritaskan untuk guru tingkat SMA, SMK, dan SLB.
Namun, Pemprov Jabar sampai saat ini masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat terkait pengumuman dan pelaksanaan seleksi. "Kami sudah menyiapkan semuanya. Mulai dari draf pengumuman, rincian formasi, juknis verifikasi dan juknis pelaksanaan tes dengan protokol. Tinggal menunggu juknis dari pemerintah pusat. Setelah itu keluar, kami akan langsung mengumumkan," ujar Hermin, Kamis (27/5).
Ia menambahkan, sambil menunggu juknis dari pemerintah pusat turun, pihaknya terus mematangkan pelaksanaan seleksi secara komprehensif. Apalagi di tengah pandemi, pelaksanaan seleksi harus menerapkan protokol kesehatan dengan ketat.
Menurutnya, selain pembatasan jumlah peserta seleksi dalam satu sesi, alur keluar-masuk dan pergantian peserta seleksi CPNS dan PPPK intens dimatangkan. Hal ini untuk mengurangi risiko interaksi antara peserta dan menghindari kerumunan.
Sebagai gambaran, kata dia, tahun lalu, ada sekitar 41 ribu pendaftar. Namun, di masa pandemi, pihaknya harus benar-benar mengatur sampai membuat simulai. Jadi, dibuat ada tiga sesi, setiap sesi sekitar 350 peserta.
"Ini gimana pertukaran peserta (antarsesi) harus direncanakan dengan baik. Kami harus benar-benar memperhitungkan tempat dan waktu pelaksanaan seleksi dengan sebaik-baiknya," katanya.
Semua protokol kesehatan, kata dia, harus diterapkan dengan ketat. Termasuk bagaimana penanganan peserta yang sakit. "Kami terus-menerus membuat strategi pelaksanaan seleksi itu," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika