REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengingatkan agar kasus guru di DKI Jakarta yang membuat berita bohong (hoaks) terkait konflik Palestina dan Israel dijadikan pelajaran bahwa guru seharusnya menjadi teladan. "Kami minta siapa saja, apalagi seorang guru, harus diperhatikan regulasinya, SOP-nya, etika, sikap, perilakunya, harus menjadi teladan," kata Riza di Jakarta Selatan, Rabu (26/5).
Politisi Partai Gerindra ini juga mengimbau para guru tidak usah mengurusi dan mengomentari terlalu jauh dalam urusan yang bukan menjadi wilayah kewenangannya termasuk politik. Terlebih, jika hal tersebut sangat berpotensi mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa.
"Tidak usah mengurusi termasuk mengomentari yang bukan menjadi wilayahnya. Bukan menjadi kewenangannya. Semuanya harus menjaga agar terjaga semuanya demi persatuan dan kesatuan," ujarnya.
"Urusan politik enggak usah diurus oleh para guru. Guru tugasnya mendidik. Urusan lain-lain juga tidak usah. Jadi saya minta urusan guru tidak ada lain adalah menjadi pendidik yang baik," katanya.
Riza memastikan saat ini Dinas Pendidikan DKI Jakarta sudah menegur oknum guru tersebut. Dia mengharapkan hal ini menjadi pelajaran bagi seluruh guru di DKI Jakarta agar tugas utama guru sebagai pendidik terutama dalam koridor persatuan dan kesatuan bangsa menjadi perhatian utama semua unsur pendidikan.
Sebelumnya, pesan WhatsApp grup seorang guru yang menanggapi konflik Palestina dan Israel viral di media sosial. Viralnya unggahan itu berawal dari anggota DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah, yang geram dengan pesan di dalam kelompok percakapan aplikasi seorang guru yang dianggap menyebarkan fitnah.
Kekesalan itu dituangkan Ima lewat akun twitter pribadinya (@imadya). "Beberapa hari lalu saya melihat postingan ini di twitter. Dan saya kaget seorang guru bisa memposting hal seperti ini di grup para guru DKI," tulisnya.
Dalam unggahannya itu, Ima juga menyertakan tangkapan layar dari grup WhatsApp "Guru se DKI Jakarta G4".Dari unggahan itu, terlihat bahwa oknum guru itu menyebarkan sebuah sertifikat yang disebutnya milik mantan Presiden Israel Shimon Peres.