REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Gubernur Jabar, Ridwan Kamil mengapresiasi Kota Bandung yang cakupan vaksinasi Covid 19 nya sudah di atas 30 persen. Hal ini, menandakan Kota Bandung layak menjadi contoh.
"Jabar penduduknya sangat besar. Tapi kalau jumlah aslinya kita mendekat 4 juta yang berhasil. Ini evaluasi yang terus kita lakukan," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil, Senin (24/5).
Emil menilai, vaksinasi harus terus ditingkatkan, walaupun secara teori kita bisa kembali normal secepatnya. Selain itu, Pemprov Jabar terus melakukan pengetatan kepada orang yang pulang dari luar negeri. "Kami lakukan tes tapi belum ada hasilnya, apakah dia kena covid 19 atau dengan varian baru. Karena yang namanya Covid 19 memang terus bermutasi," katanya.
Terkait kasus varian baru Covid 19 di Jabar, Emil mengatakan, berdasarkan laporan terakhir, yang akan masuk ke Jabar itu dihadang di Nandara Cengkareng. "Jadi per hari ini masih tentang yang Karawang yang dari Inggris, tapi itu sudah sembuh. Semua yang masuk varian baru itu sudah sembuh tidak ada hal yang mengkhawatirkan," katanya.
Vaksinasi, kata dia, terus ditingkatkan seiring dengan vaksinasi sebagai syarat, bagi guru untuk menggelar pembelajaran tatap muka. "Kalau sudah dia di zona kuning hijau kita ekspersimen secepatnya, dengan Jabar relatif bisa dilakukan berproses kita cicil di tahun ajaran baru," paparnya.
Untuk vaksinasi mandiri, menurut Emil, belum lama ini ia sudah menemani Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memotivasi perusahaan-perusahaan agar melakikan vaksinasi bagi karyawannya dengan modal sendiri. Karena, vaksin gotong royong ini masih sedikt sekitar 420 ribuan se-Indonesia.
"Pak Jokowi bilang itu urusan pemerintah pusat, artinya sudah dilakukan dan permohonan yang punya UMKM juga bisa ke satgas kalau dia sanggup membeli vaksin gotong royong dan siap. Jumlahnya banyak itu seiring yang bisa kita lakukan," katanya.
Emil menjelaskan, bagi pemudik ia melakukan pengetesan dua lapis ada di 17 titik dengan jumlah pengetesan per hari 200. Pihaknya, pekan lalu sudah menginstruksikan pada RT RW agar mencatat warganya yang hilang, berarti itu mudik.
"Kalau hilang itu wajib dilaporkan dan jadi subjek pengetesan di level PPKM Mikro, kalau dia balik. Yang terlaporkan positif 150-an mayoritas perjalanan dan di tempat pariwisata," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
