REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti-Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Giri Suprapdiono mengungkapkan penyidikan Bupati Nganjuk yang saat ini ditangani oleh Bareskrim Polri, merupakan dampak langsung dari pelepasan tanggung jawab dan kewenangan 75 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan.
Seperti diketahui, kasus dugaan suap jual beli jabatan yang menjerat Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat, diserahkan ke Bareskrim Polri. Dalam upaya penyelidikan perkara ini KPK dan Bareskrim sempat melakukan kerjasama Operasi Tangkap Tangan terhadap Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat.
Kasatgas KPK yang waktu itu memimpin OTT adalah Harun Al Rasyid, yang merupakn, salah satu pegawai lembaga antirasuah yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan. "Itu dampak yang immediate (langsung) dari proses penonjban tadi," kata Giri dalam diskusi daring di kanal YouTube Mardani Ali Sera, Jumat (21/5) malam.
Giri menjelaskan Surat Keputusan No.652 Pimpinan KPK terkait TWK keluar ditandatangani oleh Ketua KPK Firli Bahuri pada 7 Mei 2021. Mirisnya, salah satu Kasatgas, Harun Al Rasyid bertugas untuk melakukan Operasi Tangkap Tangan terhadap Bupati Nganjuk pada 9 Mei 2021.
"Bayangkan sudah ada SK disuruh melepaskan tugas dan tanggung jawab, dia lakukan OTT karena belum tahu, SK ini baru kita terima 11 Mei 2021. Makanya yang terjadi kemudian OTT Nganjuk pindah ke Bareskrim kan penanganannya," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
