REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan, kebijakan larangan mudik selama periode 6-9 Mei telah berjalan efektif. Ia mencatat, terjadi penurunan signifikan jumlah masyarakat yang mudik selama periode larangan mudik sejak 6-9 Mei.
Sedangkan, pada periode 22 April-5 Mei tercatat jumlah masyarakat yang bepergian ke luar kota mencapai 20-30 persen meskipun pemerintah telah memperketat syarat pelaku perjalanan di masa ini.
“Kalau dari normal itu di udara sampai 93 persen, kalau di laut, kereta api itu kira-kira 90 persen, di darat memang sedikit penurunan kira-kira 40 persen,” kata Budi saat konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (10/5).
Pemerintah pun mengapresiasi masyarakat yang telah mematuhi aturan peniadaan mudik ini. Menurutnya, kebijakan itu dapat berlaku efektif dengan upaya dan kerja sama dari TNI-Polri dan juga pemda yang melakukan penyekatan di berbagai titik.
Sedangkan di sektor logistik, penurunan hanya terjadi 3-5 persen. “Artinya, rencana kita untuk melakukan peniadaan mudik pada penumpang dan memberikan seluas-luasnya pergerakan kepada logistik itu terjadi dengan baik,” tambah dia.
Kendati demikian, Budi memprediksi masih ada potensi kenaikan jumlah masyarakat yang akan mudik, yakni pada Selasa (11/5) atau Rabu (12/5) besok. Karena itu, ia mengimbau masyarakat agar tetap mematuhi aturan larangan mudik.
Lebih lanjut, dalam rapat siang ini, pemerintah juga membahas rencana kepulangan masyarakat yang mudik dari daerah. Budi mencatat, terdapat 22 persen masyarakat yang akan kembali pada H+2 lebaran atau sekitar 3,6 juta.
Karena itu, Menhub mengusulkan dua hal utama yakni meminta masyarakat menunda kepulangan serta memasifkan tracing atau pelacakan di sejumlah tempat dengan konsentrasi masyarakat yang lebih besar, seperti di Madiun, Ngawi, Surabaya, Solo, Yogyakarta, Semarang, Cirebon, Jakarta, dan Bakauheni.
“Sedang perjalanan udara kita akan usulkan dengan pressing dengan waktu yang lebih pendek. Tapi besok baru kita akan melakukan pembahasan,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika