Rabu 05 May 2021 12:07 WIB

Doni Monardo: Tak Boleh Ada Pejabat Beda Narasi Soal Mudik

Satgas Covid-19 terus mensosialisasikan kepada masyarakat untuk tidak mudik

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Esthi Maharani
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang juga Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Letjen TNI Doni Monardo memberikan pengarahan ketika Rapat Koordinasi Penanganan COVID-19 dan Mitigasi Bencana bersama Forkopimda Provinsi Riau di Pekanbaru, Riau, Kamis (22/4/2021). Dalam Rakor tersebut Kepala BNPB kembali menegaskan larangan mudik lebaran tahun ini guna mencegah penyebaran COVID-19.
Foto: Antara/Rony Muharrman
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang juga Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Letjen TNI Doni Monardo memberikan pengarahan ketika Rapat Koordinasi Penanganan COVID-19 dan Mitigasi Bencana bersama Forkopimda Provinsi Riau di Pekanbaru, Riau, Kamis (22/4/2021). Dalam Rakor tersebut Kepala BNPB kembali menegaskan larangan mudik lebaran tahun ini guna mencegah penyebaran COVID-19.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo menegaskan kebijakan larangan mudik merupakan pilihan strategis yang diambil Pemerintah saat ini. Doni mengatakan, larangan mudik ini juga merupakan keputusan politik yang diambil oleh Presiden Joko Widodo.

"Karenanya tidak boleh ada satu pun pejabat pemerintah yang berbeda narasinya (dengan larangan mudik)," kata Doni dalam FMB9 yang digelar Kemkominfo bertajuk Jaga Keluarga, Tidak Mudik, Rabu (5/5).

Karena itu, Satgas saat ini terus mensosialisasikan kepada masyarakat untuk tidak mudik dan menghindari bepergian ke tempat-tempat ramai. Doni mengungkap, selama ini setiap selesai liburan panjang, selalu diikuti peningkatkan kasus akfif, penambahan jumlah pasien di RS, ICU maupun isolasi.

Bahkan kata Doni, diikuti kenaikan angka kematian harian akibat Covid-19. Ia khawatir, jika lebaran tahun ini tidak diantisipasi sejak awal, akan berdampak pada peningkatan kasus siginifikan usai lebaran.

"Kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat setiap saat, setiap jam, setiap detik, lebih baik kita lelah dan kita dianggap cerewet daripada korban Covid berderet-deret," ujar Doni.

Sebab, Doni menyebut, masih ada sekitar tujuh persen masyarakat yang tetap nekad mudik meski kebijakan larangan mudik dikeluarkan Pemerintah. Artinya masih ada 18,9 juta dari 277 juta penduduk yang tetap ingin mudik pada lebaran ini.

"Tugas kita mengurangi angka ini sekecil mungkin, karena itu seluruh pihak baik pusat, daerah sampai di tingkat desa, kelurahan, mari bekerjakeras untuk mengingatkan masyarakat tidak mudik, bersabar menahan diri," katanya.

Baca juga ; Ini Syarat Kebijakan Larangan Mudik Berjalan Efektif

Doni melanjutkan, jika ini dibiarkan maka sangat mungkin terjadi penularan di desa atau kampung tempat para pendatang. Sementara tidsk semua daerah, memiliki rumah sakit, fasilitas kesehatan maupun tenaga kesehatan yang memadai untuk perawatan Covid-19.

 "Akibatnya mereka yang terpapar menjadi fatal dan mengakibatkan kematian dan banyak daerah yang mengalami itu tahun lalu," katanya.

Sedangkan saat ini tren kasus Covid-19 di Indonesia dalam sangat baik, yakni kasus aktif menduduki catatan terendah sepanjang setahun terakhir 5,88 persen kemudian kesembuhan mencapai rekor 91, 39 persen. Namun, angka kematian masih berada di atas angka kematian global, yakni 2,74 persen daripada angka dunia 2,09 persen per Mei 2021

"Pak Presiden bilang setelan ini sudah bagus, jangan sampa  diubah lagi, jangan ada kebijakan yang nantinya kasus aktif di daerah bertambah," ujarnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement