Guru Besar Universitas Mercu Buana/Pendiri INDEF, Didik Rachbini, menilai untuk melihat kemiskinan tidak cukup mengacu kepada angka kemiskinan semata.
Rangkaian indikasi kemiskinan seperti tahapan pengangguran, kemiskinan dan sektor informal, tegas Didik, harus dilihat sebagai satu kesatuan.
Angka kemiskinan 27,5 juta orang yang dilansir BPS itu, menurut Didik, tidak menggambarkan kondisi sesungguhnya masyarakat yang miskin.
Karena, jelasnya, angka 27,5 juta orang miskin itu muncul berdasarkan garis kemiskinan yang ditetapkan bahwa batasan orang miskin adalah yang berpenghasilan Rp430 ribu per bulan per orang.
"Dengan biaya hidup yang semakin tinggi kenyataannya bisa dua atau tiga kali lebih besar dari angka kemiskinan itu, sehingga implikasi upaya untuk mengatasinya juga harus lebih besar," tegas Didik.
Senior Faculty United In Diversity, Suyoto berpendapat untuk mengentaskan kemiskinan harus dilakukan dengan upaya yang holistik dari berbagai aspek.
Upaya yang bisa dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan, ujar Suyoto, antara lain relokasi jika diperlukan, hadirkan industri yang tepat, penguatan pendidikan, perbaikan lingkungan hidup dan pengembangan jaminan sosial.
Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir berpendapat untuk mengatasi masalah kemiskinan di masa pandemi, kita harus melakukan konsolidasi birokrasi, memobilisasi dan orkestrasi modal sosial yang kita miliki.
Berdasarkan pengalamannya, dana desa bisa dimanfaatkan untuk pengentasan kemiskinan dan stunting serta peningkatan pelayanan kepada publik.
Ekonom, FEB UNAIR, Lilik Sugiharti menilai kesenjangan antara orang kaya dan miskin di perkotaan memang masih lebar. Di sisi lain, saat ini yang terjadi kemiskinan merata di pedesaan.
Kemiskinan, menurut Lilik, dampak dari terjadinya krisis multidimensi di berbagai lini. Sehingga untuk melakukan pendekatan lewat pemberian batuan, diperlukan basis data penerima batuan yang benar dan valid agar tidak terjadi chaos.
Staf Ahli Menteri PPN/Bappenas Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Vivi Yulaswati berpendapat, untuk mengentaskan kemiskinan di sejumlah wilayah di tanah air, pemerintah tengah berupaya mengembangkan konsep pelayanan sosial yang adaptif.
Artinya, ujar Vivi, tidak hanya adaptif dalam hal anggarannya, juga desain program bantuan yang bisa direalisasikan setiap saat. Untuk mendukung langkah tersebut, jelasnya, saat ini juga sedang dibangun data penyaluran bansos secara digital.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
