REPUBLIKA.CO.ID, oleh Febryan. A, Flori Sidebang
Jumlah kasus positif Covid-19 dari klaster perkantoran di wilayah DKI Jakarta kembali meningkat pada pekan ketiga April 2021. Informasi itu diunggah oleh akun resmi Instagram Pemprov DKI Jakarta, @dkijakarta, Sabtu (24/4).
Berdasarkan keterangan gambar dalam unggahan tersebut disampaikan bahwa pada periode 12-18 April 2021 terdapat sebanyak 425 kasus positif yang ditemukan di 177 perkantoran di Ibu Kota. Jumlah itu meningkat cukup drastis dibandingkan sepekan sebelumnya, yakni periode 5-11 April 2021 dengan jumlah 157 kasus dari 78 perkantoran.
"Sebagian besar kasus konfirmasi Covid-19 di perkantoran terjadi pada perkantoran yang sudah menerima vaksinasi Covid-19," tulis keterangan dalam unggahan tersebut, seperti dikutip Republika, Sabtu (24/4).
Dalam keterangannya, Pemprov DKI pun meminta warga agar tetap waspada terhadap penularan virus corona, meski telah mendapatkan vaksin Covid-19. Disebutkan, vaksinasi hanya memperkecil kemungkinan terjadinya gejala yang berat dan komplikasi akibat Covid-19 dan tetap bisa menularkan jika seorang terinfeksi Covid-19.
"Meski sudah mendapatkan vaksinasi, bukan berarti seseorang akan 100 persen terlindungi dari infeksi Covid-19," sambung keterangan itu.
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Nakertrans) DKI Jakarta Andri Yansyah, mengatakan, lonjakan klaster Covid-19 di lingkungan perkantoran terjadi karena tiga faktor. Salah satunya adalah euforia vaksininasi Covid-19.
Faktor pertama, kata dia, adalah semakin menurunnya kedisiplinan masyarakat menjalankan protokol kesehatan (prokes). Tak terkecuali pada kalangan pegawai perkantoran.
Kedua, kebosanan masyarakat atau pegawai kantoran sudah memuncak lantaran sudah terlalu lama hidup di tengah wabah Covid-19. "Kebosanan inilah yang membuat mereka abai prokes," kata Andri ketika dihubungi Republika, Senin (26/4)
Ketiga, barulah karena euforia vaksinasi. Para pegawai kantor yang sudah divaksin banyak yang bereuforia dan abai prokes karena sudah merasa bebas Covid-19.
"Kalau Anda lalai, tidak taat (prokes), pasti akan kena. Banyak sekali kasus-kasus seperti itu terjadi. Sudah divaksin tapi tidak laksanakan prokes akhirnya terpapar," ujar Andri.
Ia menegaskan, vaksin hanyalah salah satu cara untuk menekan penularan Covid-19. Cara lain yang amat penting adalah disiplin melaksanakan prokes.
"Banyak juga negara-negara yang tidak pakai vaksin tapi prokesnya ketat, top, hebat, disiplinnya sudah mendarah daging. Penyebarannya bisa ditekan," ungkap Andri.
View this post on Instagram
Andri mengakui pihaknya kekurangan personel untuk mengawasi pelaksanaan prokes di perkantoran.
"Memang klasik tetapi faktanya demikian. Kita kekurangan personel untuk melakukan pengawasan," kata Andri.
Andri menjelaskan, di Jakarta terdapat 84.215 badan usaha yang harus diawasi pelaksanaan prokesnya. Total pekerjanya ada 2.410.518 orang.
Adapun jumlah tim pengawas setiap harinya, kata dia, hanya 18 tim. Terdiri atas 15 tim dari lima Suku Dinas Nakertrans dan tiga tim dari Dinas Nakertrans. 15 tim pertama melakukan pengawasan reguler. Sedangkan tiga tim terakhir melakukan pengawasan berdasarkan laporan masyarakat.
Andri menjelaskan, pihaknya tak bisa lagi menambah jumlah tim pengawas. Sebab, sejak pandemi Covid-19 juga banyak masuk aduan terkait pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Pelayanan pengaduan PHK ini kalau seumpamanya kalau tidak dilayani, lebih galak lagi dia. Karena menyangkut perut. Dan itu sangat maklum sekali. Nah makanya kita bisa dibilang sedikit keteteran. Apalagi nanti menjelang lebaran pasti akan lebih banyak lagi pengaduan tentang THR," papar Andri.
Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Arfin, mengatakan, Satgas Covid-19 kantor sudah ada dan telah membuat pakta integritas dengan Pemprov DKI soal prokes. Ia meminta Satgas perkantoran harus memperketat pengawasan, terutama soal batas pegawai yang bekerja di kantor tak lebih dari 50 persen kapasitas.
"Pegawai itu ditentukan di tempat-tempat tertentu masih 50 persen, ketika pegawai masuk harus ada pemeriksaan suhu tubuh, kemudian tempat bekerjanya harus jaga jarak satu sampai 2 meter. Itu tetap harus jalan," ujar Arifin di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (26/4).
Arifin menambahkan, Satgas juga harus memberikan teguran ketika ada pelanggaran protokol kesehatan. Satgas harus memainkan peran utama dalam pencegahan Covid-19 di lingkungan perkantoran.
Kembali merangkak naiknya jumlah kasus Covid-19 pekan lalu juga diwanti-wanti oleh Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta Widyastuti. Menurutnya, dalam dua pekan pada awal April, mulai terjadi peningkatan kasus aktif harian di Jakarta.
"Kita sudah turun drastis, tetapi seminggu, dua minggu terakhir, (kasus) harian kita mulai terjadi peningkatan," kata Widyastuti dalam diskusi virtual, Jumat (16/4).
Menurut dia, banyak faktor yang memengaruhi peningkatan kasus aktif harian itu. Salah satunya, Widyastuti menilai, banyak masyarakat yang melakukan perjalanan ke luar kota selama libur panjang akhir pekan atau long weekend.
Dia menjelaskan, berdasarkan pengalaman tahun lalu, usai libur panjang akhir pekan selalu diiringi dengan peningkatan kasus aktif Covid-19. Sebab, banyak masyarakat yang beraktivitas di luar rumah, bahkan bepergian ke luar kota.
"Begitu juga di tahun ini. Bahwa sekitar 20 Maret, warga DKI yang keluar rumah itu banyak, dan kami sudah mulai khawatir nih. Ini mulai meningkat lagi (kasus aktif Covid-19) nih," ungkap dia.
"Saya ingatkan warga DKI, bahwa 3M termasuk hindari kerumunan dan mobilisasi sangat penting. Karena pengalaman kita tahun lalu dan akhir minggu ini, menunjukkan aktivitas penduduk sudah meningkat dan angka kami sudah bergerak naik," imbuhnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika