REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Mal Pelayanan Publik (MPP) Munara Sabilulungan 99 mulai diujicoba. Penjabat (Pj) Bupati Bandung, Dedi Taufik berharap, mal yang menempati lantai 2 dan 3 yang bertujuan untuk penyederhanaan birokrasi di balik program pembangunan itu bisa terealisasi dengan maksimal.

Fasilitas itu sudah diuji coba pada Kamis (22/4) lalu usai Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dan Uji Coba Sarana Layanan pada Lantai 2 MPP yang dihadiri Dedi Taufik secara langsung. Sebanyak 16 instansi pelayanan dilibatkan, antara lain Polresta, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Agama, Jasa Raharja, Disdukcapil, Bagian Hukum, Samsat dan BNN.

Dedi mengatakan, secara arsitektur, munara dan MPP menjadi sebuah penciri Kabupaten Bandung. Terlebih, di bagian atas gedung bisa melihat Bandung secara 360 derajat.

Namun, di samping arsitektur, Dedi menyoroti fungsi dari MPP. Ia berharap, proyek pembangunan yang baik harus bisa diimbangi dengan layanan maksimal, salah satunya memudahkan masyarakat mendapatkan layanan.

“Ini sebuah inovasi penyederhanaan birokrasi, masyarakat dipermudah dalam melakukan berbagai aktivitas pelayanan publik di satu tempat,” ujar Dedi dalam siaran persnya, akhir pekan ini.

Menurutnya, tugas jajaran Pemkab Bandung ke depan adalah mengisi kelengkapan konten. Karena kolaborasi dan sinergi dengan instansi pelayanan untuk mengisi konten MPP sudah terbentuk.

“Tinggal kolaborasi dengan UMKM dan pengaturan display kulinernya,” katanya.

Kapolresta Bandung Hendra Kurniawan mengatakan, jajarannya akan memberikan berbagai pelayanan. Masyarakat juga bisa melakukan konsultasi terkait produk-produk yang dikeluarkan Polresta 

“Tujuan MPP ini kan untuk mempermudah masyarakat, sehingga lebih banyak pilihan dalam mencari layanan di kepolisian dengan menyesuaikan jam kerja,” kata Hendra. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika