REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Abdul Mu'ti menilai peraturan pelarangan mudik perlu melibatkan partisipasi masyarakat. Menurutnya, peraturan yang dibuat tidak semata-mata pendekatan formal tetapi juga pendekatan kultural.
"Dari sinilah peran dan partisipasi masyarakat menjadi sangat penting. Kami menyampaikan usulan supaya pemerintah melibatkan masyarakat dalam konteks sosialisasi mudik ini, dan penegakan aturan ini jangan selalu pendekatan yang formal dengan perangkat hukum," kata Mu'ti, saat menjadi pembicara diskusi “Untung Rugi Mudik di Tengah Pandemi”, Selasa (20/4).
Ia mengatakan, masyarakat sebenarnya tidak terlalu peduli dengan ancaman-ancaman pidana. Pendekatan yang menurutnya akan lebih efektif untuk menjaga masyarakat tidak mudik adalah melalui pelibatan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, dan organisasi masyarakat.
Para elemen masyarakat tersebut bisa dilibatkan dengan ikut menyebarkan sosialisasi mengenai pentingnya menjaga kesehatan diri sendiri dan keluarga. "Menjelaskan menyelamatkan kesehatan dan menyelamatkan kehidupan dengan tidak mudik itu jauh lebih utama daripada mudik. Itu menurut saya," kata dia lagi.
Pada tahun lalu, mudik tetap dilakukan dan setelahnya terjadi peningkatan kasus Covid-19. Walaupun demikian, sebagian masyarakat lainnya memutuskan untuk tidak mudik namun tetap bersilaturahmi dengan cara virtual.
Menurut Mu'ti, yang perlu ditekankan di masyarakat adalah makna dan esensi silaturahmi di dalam mudik. Bukan semata-mata harus berpindah tempat dan bertemu langsung dengan keluarga. Sebab, situasi dan kondisi saat ini yang berbahaya jika dilakukan perpindahan orang secara besar-besaran.
Mu'ti juga menambahkan, budaya mudik memang bisa menggiatkan roda perekonomian. Masyarakat akan meningkatkan konsumsinya, baik itu makanan atau transportasi, sehingga banyak sektor yang tergerak secara ekonomi. Namun, di saat yang sama kesehatan masyarakat harus tetap dijaga.
"Jangan sampai kemudian ekonominya tidak dapat, Covid-nya juga semakin melonjak," kata dia lagi.
Wakil Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) M. Mufti Mubarok mengatakan, pihaknya sepakat untuk bersama pemerintah mendukung program dilarang mudik. Hasilnya, menurut Mufti akan ada perubahan pola konsumsi saat lebaran. "Pertama pembelian barang melalui e-commerce. Kegiatan silaturahmi akan banyak dilakukan secara virtual. Konsep ini juga akan kita sampaikan ke masyarakat bahwa virtual silaturahmi juga bisa," kata Mufti.
Ikuti Whatsapp Channel Republika