Ekonom CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengapresiasi aturan pemerintah yang meminta THR tidak dicicil. "Akan ada dampak ekonomi yang lebih besar dari skema ini ketimbang pembayarannya tidak penuh dan dicicil kepada pekerja," ujar Yusuf.
Menurut Yusuf, momentum Lebaran mendorong masyarakat untuk melakukan konsumsi yang lebih besar. Terlebih konsumsi masyarakat masih menjadi penyumbang terbesar bagi laju perekonomian. "Semakin banyak THR yang diterima, semakin banyak juga potensi konsumsi yang akan dibelanjakan," tambahnya.
Ekonom LPEM-FEB Unversitas Indonesia Teuku Riefky menuturkan, permintaan Menko Airlangga tersebut strategi yang tepat demi menciptakan pemulihan ekonomi pasca-Lebaran. "Ini untuk mendorong konsumsi masyarakat lebih optimal di masa Ramadhan dan Lebaran. Tentunya momentum ini diharapkan menciptakan pemulihan yang lebih maksimal. Terlebih perekonomian nasional sudah bergerak pada tren positif," ujarnya.
Teuku menjelaskan, pembayaran THR tahun lalu tidak bisa dilakukan secara optimal dan harus dicicil. Hal itu mengingat perekonomian yang sedang stagnan dan cenderung melambat akibat pandemi yang muncul pada 2020.
Namun, kondisi saat ini perekonomian sudah mulai membaik terlihat dari kenaikan Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur Indonesia yang mencapai ke level 53,2 per Maret 2021. Artinya, kata Riefky, roda industri sudah mulai bergerak stabil.
"Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa sebagian industri yang mungkin masih belum sepenuhnya pulih. Saya kira jika dijadikan sebuah kebijakan, perlu ada persyaratan perusahaan mana yang harus membayar THR sekaligus dan dicicil berdasarkan pencapaian omzet," kata Riefky.
Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Tadjuddin Noer Effendi, pun setuju bila pembayaran THR bisa memberi dampak ke perekonomian. Pembayaran THR dapat menjadi stimulus untuk menggerakkan roda perekonomian di kalangan menengah ke bawah, khususnya para pedagang kecil.
"Ini bisa meningkatkan daya beli masyarakat jelang lebaran. Kalau kita dalam keadaan krisis ekonomi, perbanyaklah uang berputar di level bawah. Dengan demikian akan terjadi perputaran uang," ujar Tadjuddin dalam pernyataan di Jakarta, Rabu (7/4).
Menurut dia, pembayaran THR kepada sekitar 15-16 juta angkatan kerja di pekerja industri dapat memperkuat daya beli masyarakat dan meningkatkan kinerja konsumsi rumah tangga dalam jangka pendek. Ia mengkhawatirkan, jika THR tidak dibayar penuh kepada karyawan, maka akan menimbulkan gelombang protes dari kalangan buruh.
Kondisi itu dapat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat rendah dan menurunnya produksi. "Kalau menjelang Lebaran buruh tidak terima THR, mereka protes kemudian demo, produksi perusahaan juga menurun. Perusahaan sudah dibantu pemerintah, sekarang bantu karyawannya," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
