REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Satgas Covid-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zubairi Djoerban menyoroti kegaduhan soal vaksin Covid-19 berbasis sel dendritik atau vaksin Nusantara. Vaksin yang diprakarsai oleh mantan menteri kesehatan Terawan Agus Putranto itu belum diizinkan masuk uji klinis tahap II Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Kegaduhan vaksin nusantara diperparah pernyataan Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena yang menganggap Kepala BPOM Penny K Lukito telah membohongi publik usai tak mengizinkan uji klinis tahap II. Guna mencegah berlarutnya kegaduhan ini, Prof Zubairi meminta pihak BPOM dan pihak vaksin nusantara duduk bersama.

"Saya sih berharap akan ada komunikasi konkret antara BPOM dan pihak Vaksin Nusantara, agar persoalan ini tak berlarut," kata Zubairi dalam akun Twitternya yang dikutip Republika pada Sabtu (17/4).

Zubairi menegaskan tak ada dendam pribadi dengan Terawan. Namun ia menyatakan akan mengkritik pedas vaksin yang diduga mengabaikan kaidah ilmiah.  "Saya rasa, keraguan publik masuk akal. Apalagi BPOM menunjukkan poin per poin kenapa Vaksin Nusantara belum boleh lanjut," ujar Zubairi.

Zubairi meminta politisi stop ikut campur dalam urusan vaksin. Ia berharap penelitian vaksin Covid-19 dapat dilakukan profesional tanpa tekanan. "Berhenti sejenak untuk memperbaiki uji klinis satu merupakan hal yang baik. Jangan tergesa, jangan dipolitisasi, dasarkan semua pada fakta ilmiah," Zubairi.

Di sisi lain, Zubairi menekankan vaksin Covid-19 memang amat dibutuhkan oleh publik. Hanya saja, kebutuhan akan vaksin tak lantas mengabaikan kaidah ilmiah.

"Tak benar itu mengabaikan kaidah-kaidah ilmiah dalam pengembangan vaksinnya. Hal itu yang ditegaskan juga oleh Presiden Jokowi kan. Dia bilang, pengembangan vaksin harus memenuhi kaidah ilmiah," tegas Zubairi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika