Rabu 14 Apr 2021 15:31 WIB

Isu Kudeta Cak Imin, Eks Ketua DPC PKB: 22 Daerah Siap KLB

Eks Ketua DPC PKB klaim 22 daerah siap KLB karena tak puas kepemimpinan Cak Imin.

Rep: Rizky Suryarandika/ Red: Bayu Hermawan
Logo Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Foto: Republika
Logo Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Muncul gerakan ingin menggoyang kepemimpinan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Para kader pengusul muktamar luar biasa (MLB) menganggap PKB di bawah Cak Imin kerap melanggar anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) hasil Muktamar Bali 2019.

Baca Juga

Mantan ketua DPC PKB Karawang, Jawa Barat, Ahmad Zamakhsari, mengakui munculnya gerakan guna mengadakan MLB atau kongres luar biasa versi PKB. Pria yang akrab disapa Kang Jimmy itu mengeklaim ada komunikasi dengan petinggi DPP PKB terkait MLB.

"Sebenarnya, saya ada pembicaraan dengan para petinggi PKB mengenai gerakan ketidakpuasan atas hasil Munas PKB di Bali," kata Kang Jimmy ketika dikonfirmasi Republika.co.id pada Rabu (14/4).

Kang Jimmy menyampaikan, sebagian pengurus PKB di tingkat kabupaten/kota terus berkomunikasi membahas MLB. Ia mengeklaim, ada 22 kabupaten/kota setuju menggelar MLB.

Alasan MLB, Jimmy menambahkan, karena nilai yang diusung PKB di bawah kepemimpinan Cak Imin kian meninggalkan nilai-nilai Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

"Saya dapati 22 daerah itu sudah mau kalau KLB. Mereka kecewa dengan kepengurusan PKB sekarang karena tak sesuai atas apa yang Gus Dur bangun," ujar Kang Jimmy.

Baca juga: Reshuffle Kabinet dan Menteri yang Berpotensi Diganti

Selain masalah tergerusnya nilai-nilai Gusdur, Kang Jimmy menyoroti kasus musyawarah cabang (muscab) di daerah tidak sesuai pelaksanaannya atau tidak sesuai AD/ART. Dalam sebagian kasus, muscab justru hasilnya sepihak. Bahkan, dalam forum pemilihan ketua partai di daerah itu tak ada proses penjaringan dari bawah.

"Kasusnya sama di beberapa daerah, SK belum habis sudah diganti lewat muscab. Sesuka dia (Cak Imin) saja," ungkap Kang Jimmy.

Keluhan yang sama juga diutarakan mantan ketua DPC PKB Kabupaten Tasikmalaya, Haris Sanjaya. Haris menyebut, ada pelanggaran AD/ART partai dalam penunjukan pengurus DPW dan DPC. 

"Untuk penetapan pengurus DPC, semua DPAC seharusnya diberi ruang mengusulkan calon pengurus dalam mekanisme penjaringan. Pelaksanaannya tidak ada penjaringan, main tunjuk saja. Begitu juga DPW tidak melalui usulan DPC-DPC," ujar Haris.

Senada dengan Kang Jimmy, Haris berharap nilai-nilai luhur PKB yang berasal dari Gusdur dapat diselamatkan. Ia mendorong MLB demi menyelamatkan perjuangan para ulama NU yang mendirikan PKB.

"MLB harus digelar dalam rangka mengembalikan cita-cita perjuangan partai. MLB juga dalam rangka evaluasi pelaksanaan kebijakan partai yang mengingkari AD/ART partai," ungkap Haris.

Republika.co.id coba mengonfirmasi isu MLB ini ke sejumlah petinggi DPP PKB, seperti Waketum PKB Jazilul Fawaid, Muhammad Hasanuddin Wahid, hingga Ketum Cak Imin. Ketiganya memilih bungkam. 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement