Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Iskandar Simorangkir, mengatakan sejumlah indikator mencerminkan pemulihan ekonomi. “Purchasing managers index (PMI) naik 53,2 pada Maret dibandingkan Februari 50,9. Neraca perdagangan Februari kembali surplus dengan ekspor membaik,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (8/4).
Bukan hanya itu, Iskandar mencatat jumlah uang beredar masyarakat juga meningkat. Menurutnya konsumsi masyarakat semakin membaik, khususnya kalangan kelas menengah. “Kelompok yang menyumbang 82 persen dari konsumsi konsumsi rumah tangga itu tumbuh seiring realisasi vaksinasi Covid-19 yang terus digenjot,” ucapnya.
Dari sisi lain, pemerintah yakin investasi akan meningkat. Adapun faktor pemicunya adalah Undang-Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja dan terbentuknya Indonesia Investment Authority.
"Untuk menjaga pertumbuhan angka 4,5 persen hingga 5,3 persen, belanja sosial tetap dijaga. Bantuan untuk kelompok masyarakat di bawah 40 persen juga rutin diberikan," ucapnya.
Ke depan Iskandar optimis ekonomi akan tumbuh seiring diberlakukannya kebijakan-kebijakan untuk mengerek konsumsi. Hal ini terbukti stimulus pembebasan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) kendaraan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) properti ternyata efektif meningkatkan permintaan dan berdampak pada membaiknya industri manufaktur.
“Insentif UMKM untuk produksi dan khususnya menjelang Ramadhan dan Lebaran akan meningkatkan belanja pada triwulan dua 2021. Insentif hotel, restoran, dan kafe akan meningkatkan industri hotel, restoran, dan kafe pada semester dua 2021,” ucapnya.
Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah, menilai efektivitas kebijakan pemerintah dapat terlihat apabila mampu membantu masyarakat dan pelaku usaha untuk bertahan dalam kondisi pandemi. "Kekuatan bertahan para pelaku ekonomi ini dapat menjadi modal besar untuk pemulihan ekonomi ketika pandemi berakhir," kata Piter dalam webinar ISEI di Jakarta, Kamis.
Ia mengatakan pemerintah maupun otoritas terkait sudah melakukan berbagai sinergi kebijakan fiskal dan moneter berupa pemberian stimulus maupun insentif, pelonggaran suku bunga, dan restrukturisasi kredit, agar ekonomi dapat bertahan. Namun, menurut dia, berbagai kebijakan tersebut, terutama percepatan program penyaluran kredit perbankan, belum dapat memicu ekonomi untuk tumbuh karena permintaan dan penawaran saat ini belum pulih dan sifatnya masih terbatas.
Saat ini kelas menengah atas yang menyumbang kontribusi konsumsi non-makanan terbesar masih membatasi diri untuk belanja. Sedang kelas menengah bawah masih menghadapi persoalan daya beli.
Di sisi lain, tambah dia, aktivitas produksi di berbagai sektor industri juga masih terbatas, sehingga kebutuhan pembiayaan modal kerja atau investasi belum tumbuh. "Pemerintah sudah agresif memberikan kredit, tapi supply and demand masih terbatas. Bank juga masih berhati-hati, karena mereka bisa saja menanggung risiko. Saat ini, bank masih menjaga kualitas kredit tetap baik dengan selektif memberikan kredit," kata Piter.
Ia menyakini ekonomi dapat mulai tumbuh optimal apabila pandemi mulai berangsur pulih. Karena kondisi itu menjadi momentum yang tepat bagi perbankan untuk menyalurkan kembali pembiayaan kepada masyarakat maupun pelaku usaha.
"Efektivitas kebijakan pemerintah dan otoritas tidak semata dari besaran penyaluran kredit, tapi bagaimana kebijakan itu bisa memberikan ruang dan napas bagi masyarakat dan dunia usaha untuk bertahan dari pandemi," kata Piter.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
