Selasa 06 Apr 2021 10:43 WIB

Pemerintah Diminta Tindak Tegas Peredaran Masker Palsu

Peredaran masker palsu terungkap dari donasi masker N95 ke RSPI yang ternyata palsu

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Hiru Muhammad
Siswa memakai face shield dan masker saat mengikuti uji coba Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di SMAN 1 Bae, Kudus, Jawa Tengah, Senin (5/4/2021). Sekolah tersebut mulai melakukan uji coba pembelajaran tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat bagi siswa dan guru dengan mengurangi jam pelajaran yakni dua jam per hari dengan empat mata pelajaran serta membagi jumlah siswa per kelas 10 siswa.
Foto: Antara/Yusuf Nugroho
Siswa memakai face shield dan masker saat mengikuti uji coba Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di SMAN 1 Bae, Kudus, Jawa Tengah, Senin (5/4/2021). Sekolah tersebut mulai melakukan uji coba pembelajaran tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat bagi siswa dan guru dengan mengurangi jam pelajaran yakni dua jam per hari dengan empat mata pelajaran serta membagi jumlah siswa per kelas 10 siswa.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Anggota Komisi IX DPR, Netty Prasetiyani menyoroti soal maraknya peredaran masker palsu. Netty meminta pemerintah bertindak tegas mengingat penggunaan masker palsu tidak aman digunakan saat berhadapan dengan pasien COVID-19.   

"Masker adalah alat utama pelindung diri yang digunakan tenaga kesehatan. Jika  yang digunakan adalah masker palsu maka ini akan membahayakan nyawa mereka saat  berhadapan langsung dengan pasien COVID-19," kata Netty dalam keterangan tertulisnya kepada Republika, Senin (5/4).

Peredaran masker medis palsu terungkap berawal dari adanya donasi masker respirator N95 merek 3M kepada Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) dari masyarakat. Setelah diteliti, masker berstandar Amerika Serikat tersebut ternyata palsu. 

"Saya meminta pemerintah dan pihak berwenang untuk membongkar peredaran masker palsu ini sampai ke akar-akarnya, jangan hanya di tingkat penjual eceran.  Saya menduga ada jaringan yang mengedarkan masker medis palsu secara masif, bahkan dapat diperoleh dengan mudah melalui pasar online," ucapnya. 

Adanya persoalan masker palsu, dikatakan Netty, menambah persoalan yang dihadapi para tenaga kesehatan. Seharusnya pemerintah memberikan perlindugan terhadap tenaga kesehatan sebagai garda terdepan.

"Nyatanya, beragam persoalan membelit mereka, mulai dari soal insentif yang tertunda, jam kerja yang panjang hingga harus membeli sendiri alat pelindung diri seperti masker. Ditambah lagi sekarang dengan fakta beredarnya masker medis palsu di pasaran. Kita kok seperti maju berperang dengan modal nekat, ya? Dimana jaminan perlindungan negara terhadap nakes?," katanya.

Wakil ketua fraksi PKS itu juga mengingatkan pemerintah agar memastikan tidak ada pihak atau oknum yang menjadikan Covid-19 sebagai lahan bisnis guna mencari keuntungan pribadi atau kelompok, apalagi melalui cara - cara  yang melawan hukum. 

"Saya mengingatkan kepada pemerintah agar menjaga situasi kondusif dengan tidak membiarkan  siapapun  menjadikan bencana non-alam seperti Covid-19 sebagai lahan mengeruk keuntungan. Ini  adalah bencana bagi kita semua, jangan ambil kesempatan dalam kesempitan. Apalagi seperti menjual masker palsu yang dapat membahayakan nyawa manusia," tegasnya. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement