REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengajak akademisi dan masyarakat sipil ikut berpartisipasi mengawal implementasi berbagai paket kebijakan pemulihan ekonomi.
Dia mengatakan, pemerintah membutuhkan kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan khususnya dari akademisi dan masyarakat sipil untuk memastikan seluruh kebijakan dapat terlaksana dengan baik.
Hal itu diungkapkannya saat menjadi keynote speaker dalam Safari Diskusi Kampus, yang bertajuk Strategi Pemulihan Ekonomi Nasional 2021: Penguatan UMKM untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Daerah di Universitas Wahid Hasyim Semarang, Jawa Tengah, Kamis (1/4).
“Bagaimanapun dukungan kepercayaan masukan dan partisipasi publik menjadi faktor pendukung yang utama demi suksesnya berbagai kebijakan dan program pemerintah,” ujar Airlangga, dalam keterangannya, Jumat (2/4).
Ketua Komite Penanganan Covid-19 Dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) itu mengatakan, melalui kolaborasi dengan kampus dan masyarakat sipil diharapkan dapat mendatangkan manfaat serta mampu menampung aspirasi masyarakat.
“Dialog dengan publik tidak hanya menjadi dibutuhkan untuk sosialisasi kebijakan pemerintah, tapi juga untuk mendapat input serta pengawasan publik pelaksanaan berbagai program pemerintah," ujar Airlangga.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Kemenko Perekonomian, Rudy Salahuddin, mengatakan pemerintah semakin fokus pada upaya penguatan UMKM dalam sejumlah kebijakan pemulihan ekonominya. Pasalnya, mayoritas UMKM merasakan dampak yang cukup besar akibat pandemi.
“Sekitar 82,9 persen UMKM merasakan dampak negatif dari pandemi ini. Jadi hanya sebanyak 5,9 persen yang mengalami pertumbuhan positif,” ujar Rudy.
Rektor Universitas Wahid Hasyim, Mahmutarom Harun Rasyid, menyambut baik diselenggarakannya safari diskusi kampus yang diinisiasi oleh KPCPEN. Dia mendukung upaya pemerintah yang berniat untuk memperkuat pemulihan sektor UMKM.
Ikuti Whatsapp Channel Republika