Rabu 31 Mar 2021 17:04 WIB

Jabar Perkuat Persatuan dan Kesatuan Cegah Radikalisme

Salah satu faktor munculnya kelompok radikal adalah kurangnya wawasan kebangsaan

Rep: Arie Lukihardianti/ Red: Gita Amanda
Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Firli Bahuri (kanan) dan Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum (kiri) mengangkat telapak tangan simbol antikorupsi saat penyuluhan antikorupsi kepada para narapidana asimilasi, di Lapas Sukamiskin, Kota Bandung, Rabu (31/3). Penyuluhan tersebut untuk membangun komunikasi dengan para narapidana kasus tindak pidana korupsi agar tidak mengulangi perbuatannya dan mau ikut serta berperan aktif dalam upaya pencegahan korupsi.
Foto: Humas Pemprov Jawa Barat
Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Firli Bahuri (kanan) dan Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum (kiri) mengangkat telapak tangan simbol antikorupsi saat penyuluhan antikorupsi kepada para narapidana asimilasi, di Lapas Sukamiskin, Kota Bandung, Rabu (31/3). Penyuluhan tersebut untuk membangun komunikasi dengan para narapidana kasus tindak pidana korupsi agar tidak mengulangi perbuatannya dan mau ikut serta berperan aktif dalam upaya pencegahan korupsi.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar), Uu Ruzhanul Ulum, membuka Forum Mitra Strategis Bidang Kesbangpol (Kesatuan Bangsa dan Politik) di Hotel Mason Pine, Kabupaten Bandung Barat, Selasa petang (30/3). Dalam sambutannya, Uu menjelaskan kelompok radikal merupakan kelompok yang memaksakan kehendak dengan berbagai cara yang melanggar norma maupun aturan yang berlaku.

"Mereka tidak berpikir tentang Undang-Undang, dan tidak berpikir tentang Pancasila. Yang penting, kehendak mereka terwujud dengan berbagai macam cara, meski melanggar norma dan normatif," ujar Uu.

Baca Juga

"Begitu juga sebagai umat beragama, memaksa kehendak dapat melanggar kitab sucinya. Karena kami yakin, tidak ada satupun kitab suci yang menghalalkan segala cara dalam menempuh tujuan masing-masing," imbuhnya.  

Menurut Uu, salah satu faktor penyebab munculnya kelompok radikal adalah kurangnya wawasan kebangsaan, terutama soal nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, Uu mendorong semua pihak, khususnya masyarakat Jabar, untuk memperkuat wawasan kebangsaan, rasa persatuan, dan kesatuan.

"Atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, memohon seluruh pihak untuk terus memupuk kebersamaan. Karena dengan persatuan dan kesatuan, kita bisa membangun bangsa dan negara," katanya.

Uu juga menyatakan, nilai-nilai kebangsaan, Pancasila, persatuan, dan kesatuan, harus ditanamkan kepada generasi muda, yang akan menjadi penerus bangsa dan pembangunan, secara masif. "Karena kalau kita memahami apa itu inti dari Pancasila, InsyaAllah tidak akan muncul orang-orang yang memaksa kehendak dengan melanggar norma dan normatif dalam kehidupan," katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement