REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir mengatakan holding BUMN farmasi dalam posisi menunggu terkait pelaksanaan program vaksin gotong royong. Honesti mengatakan pemerintah dalam peraturan menteri kesehatan nomor 10 tahun 2021 menunjuk Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mendata perusahaan dan karyawan yang ikut dalam vaksin gotong royong. 

"Dari semua informasi, mereka (Kadin) akan menyerahkan data ke Kemenkes dan kemudian Kemenkes menugaskan kami untuk menyediakan suplai vaksin," ujar Honesti saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Senin (29/3).

Berdasarkan data Kadin, ucap Honesti, terdapat 7,5 juta karyawan dari berbagai perusahaan swasta yang telah mendaftar. Dengan begitu, Bio Farma akan menyiapkan 15 juta dosis vaksin lantaran satu orang harus mendapat dua kali penyuntikan."Kami yakin angka ini masih mungkin bertambah karena Kadin masih akan membuka (pendaftaran) gelombang kedua," ucap Honesti.

Dalam pelaksanaan program vaksinasi gotong royong, lanjut Honesti, BUMN farmasi akan bekerja sama dengan fasilitas kesehatan dan distributor swasta. Honesti mengatakan jenis vaksin hingga fasilitas vaksinasi gotong royong akan berbeda dengan vaksinasi pemerintah. 

Sejauh ini, ucap Honesti, Bio Farma masih melakukan negoisasi dengan produsen vaksin asal Cina, Sinopharm dan Moderna dari Amerika Serikat (AS) terkait pasokan vaksin."Sinopharm 15 juta dosis rencana masuk pada kuartal II 2021, sedangkan Moderna dengan 5,2 juta dosis diperkirakan pada kuartal III 2021," kata Honesti.

Honesti menyampaikan vaksinasi pemerintah dan vaksinasi gotong royong merupakan upaya pemerintah dalam mempercepat vaksinasi kepada rakyat agar tercipta kekebalan kelompok. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika