Senin 29 Mar 2021 17:11 WIB

Wisatawan Yogyakarta Diajak Berlibur di Daerah Sendiri

PHRI berkomitmen menerapkan protokol kesehatan dengan ketat.

Rep: Silvy Dian Setiawan / Red: Friska Yolandha
Pesepeda mengayuh sepedanya melintasi area persawahan di Sleman, DI Yogyakarta, Ahad (28/3/2021). Sejumlah operator wisata di Yogyakarta menawarkan paket wisata bersepeda menyusuri suasana pedesaan dan area persawahan sebagai upaya membangkitkan pariwisata.
Foto: ANTARA/Hendra Nurdiyansyah
Pesepeda mengayuh sepedanya melintasi area persawahan di Sleman, DI Yogyakarta, Ahad (28/3/2021). Sejumlah operator wisata di Yogyakarta menawarkan paket wisata bersepeda menyusuri suasana pedesaan dan area persawahan sebagai upaya membangkitkan pariwisata.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY mengajak wisatawan DIY untuk berlibur ke daerahnya sendiri. Hal ini diutarakan usai adanya larangan mudik di masa Idul Fitri 2021 oleh pemerintah pusat.  

"Mari kita wisata ke Yogyakarta, yang orang asal Yogyakarta jangan tidur di rumah orang tua/keluarga, tetapi tidurlah di hotel agar tidak masuk kriteria mudik lebaran," kata Ketua PHRI DIY, Deddy Pranowo Eryono kepada Republika.co.id, Senin (29/3).

Walaupun begitu, pihaknya tetap mengharapkan datangnya wisatawan dari luar DIY. Deddy menjelaskan, pihaknya berkomitmen untuk terus menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dengan ketat.

Sehingga, tidak terjadi penyebaran Covid-19 di sektor industri pariwisata. Terkait imbas dari kebijakan larangan mudik tersebut, Deddy menyebut, saat ini dampaknya belum signifikan.

Pihaknya juga berupaya untuk mempromosikan pariwisata DIY dalam rangka menggenjot kunjungan wisatawan. Namun, kebijakan pemerintah juga dijalankan dengan membuat slogan 'Jangan Mudik Lebaran'.

"Kita buat slogan dan Gubernur DIY menyatakan tidak ada penyekatan (wisatawan) di perbatasan. Yang bukan orang Yogya juga tidak masalah wisata ke Yogya karena tidak dalam rangka mudik," ujar Deddy.

Deddy mengaku terkejut dengan kebijakan larangan mudik itu. Bahkan, pemerintah dinilai tidak konsisten mengeluarkan kebijakan.

Pasalnya, kata Deddy, beberapa hari lalu masih diperbolehkan untuk mudik. Kebijakan ini mempengaruhi industri pariwisata khususnya di DIY.

Ia berharap kebijakan larangan mudik hanya diperuntukkan bagi pemudik. Sedangkan, untuk kegiatan wisata diharapkan masih diperbolehkan dengan standarisasi dari pemerintah dan dengan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 yang ketat.

"Ini menjadi badai karena akan mempengaruhi industri wisata terutama tingkat okupansi hotel. Padahal awalnya kami sangat senang sekali dengan diperbolehkannya mudik," jelasnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement