REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai perlunya peningkatan jumlah dan kualitas fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) atau puskemas di Indonesia. Wapres berharap FKTP lebih optimal sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan terhadap masyarakat baik kuratif (pengobatan) maupun pemberdayaan kesehatan.
Sebab, FKTP merupakan titik pertama yang dikunjungi pasien sebelum dirujuk ke rumah sakit. "Menempatkan fungsi FKTP sebagai gatekeeper atau penjaga gawang di tingkat akar rumput merupakan kunci dalam pengendalian kesehatan masyarakat," kata Ma'ruf saat Webinar Universitas Indonesia tentang Ketahanan dan Kemandirian Kesehatan Menuju Indonesia Emas tahun 2045, Kamis (25/3).
Wapres mengatakan, adanya pandemi juga menyadarkan perlunya penguatan layanan kesehatan di FKTP. Sebab, saat ini yang dibutuhkan dalam menekan angka Covid-19 adalah testing (pengetesan), tracing (pelacakan kontak erat), dan treatment (pengobatan pasien).
"Upaya 3T akan lebih mudah dilakukan apabila kita mempunyai layanan FKTP yang memadai sehingga mendukung pengendalian penularan," kata Ma'ruf.
Sedangkan, kata Ma'ruf, jumlah FKTP saat ini masih belum ideal. Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan tahun 2019, jumlah fasilitas kesehatan yang tersebar di 33 provinsi, terdiri dari 2.344 rumah sakit (baik milik pemerintah dan swasta), 10.134 puskesmas, dan 9.205 klinik kesehatan.
Wapres menilai dengan penambahan jumlah dan kualitas layanan pada FKTP juga dapat menurunkan biaya kesehatan secara nasional. Sebab, keterbatasan jumlah puskesmas yang saat ini tidak seimbang dengan jumlah pasien, menyebabkan puskesmas lebih fokus kepada pelayanan kuratif dan tidak fokus pada pelayanan promotif dan preventif.
Baca juga : MRT Jakarta, Antara Romantisme Warga dan Kuliner Ibu Kota
Hal ini yang membuat beban biaya kesehatan karena pengobatan sangat tinggi. Salah satu proporsi pembiayaan tertinggi dalam JKN ialah pembiayaan Penyakit Tidak Menular (PTM) Katastropik, seperti Hipertensi dan Diabetes Melitus, ditambah dengan penyakit menular lainnya seperti Tuberkulosis dan HIV.
"Gambaran tingginya biaya kesehatan memberikan kesadaran kepada kita bahwa keberadaan jaminan kesehatan nasional kita selama ini masih terpaku pada upaya kuratif dan rehabilitatif yang cenderung bertumpu pada rumah sakit dibandingkan dengan memberdayakan masyarakat agar hidup sehat melalui upaya promotif dan preventif," kata Ma'ruf.
Karena itu, ia menilai perlunya melakukan berbagai penguatan di bidang kesehatan mulai dari fasilitas layanan kesehatan maupun kesadaran masyarakat untuk hidup sehat. Ia menekankan faskes juga harus menekankan kepada pemberdayaan masyarakat agar hidup sehat, melalui berbagai program upaya promotif dan preventif.
Ia pun berharap melalui keterlibatan klinik BUMN maupun swasta agar dapat menjadi bagian dari FKTP dan menjadi gatekeeper untuk menangani upaya kesehatan perorangan yang bersifat kuratif.
"Diharapkan dengan langkah ini beban puskesmas dalam layanan kuratif dapat dikurangi dan lebih melakukan fungsinya untuk mendorong upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif," kata Ma'ruf.
Baca juga : Siang Ini, Legenda TNI AD Dimakamkan di TMP Kalibata
Ikuti Whatsapp Channel Republika