REPUBLIKA.CO.ID, PALU -- Wakil Ketua DPRD Propinsi Sulteng Muharram Nurdin menyatakan rencana pemerintah mengimpor beras sebesar satu juta ton dinilai tidak berpihak kepada petani Indonesia, termasuk petani di Provinsi Sulteng. "Selain merusak semangat untuk berdaulat di bidang pangan, kebijakan impor beras juga nyata-nyata bertentangan dengan semangat kemandirian pangan," katanya di Kota Palu, Selasa (23/3). Ia menyatakan, tidak ada alasan atau pembenaran yang dapat menjadi dasar pemerintah untuk melakukan impor beras.
"Hampir semua daerah di Indonesia termasuk di Sulteng memiliki persediaan beras dan cukup selama bulan Ramadhan, bahkan cukup sampai Desember 2021," ujarnya.
Karena itu, sangat beralasan jika rencana membuka pintu masuk beras impor ke Indonesia termasuk ke Sulteng mendapat penolakan. "Kebijakan impor beras secara nyata bertentangan dengan semangat Presiden Joko Widodo untuk membangun infrastruktur pertanian seperti penyedian lahan persawahan dan pembangunan irigasi," terangnya.
Untuk itu, Muharram menyarankan pemerintah sebaiknya melakukan kampanye secara masif tentang penanaman bahan makanan selain beras yang bisa dikonsumsi dalam waktu yang cepat. Contohnya seperti jagung dan umbi-umbian. Ia yakin cara tersebut lebih efektif memenuhi persediaan bahan pangan cadangan warga tidak terkecuali di Sulteng dari pada mengimpor beras.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
