Presiden Joko Widodo pada 12 Maret lalu menekankan, Indonesia perlu mendukung pengembangan vaksin dalam negeri. Presiden mengatakan, calon vaksin anti Covid-19 buatan anak bangsa perlu didukung oleh seluruh masyarakat agar bisa segera digunakan secara luas demi menangani pandemi. Namun, dukungan yang mengalir perlu dibarengi komitmen kuat oleh pengembang kedua produk calon vaksin.
"Tapi untuk menghasilkan produk obat dan vaksin yang aman, berkhasiat, dan bermutu mereka juga harus mengikuti kaidah saintifik, keilmuwan, dan uji klinis harus sesuai prosedur yang trasnparan dan melibatkan banyak ahli," ujar Presiden Jokowi dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (12/3).
Kaidah keilmuwan dalam pengembangan vaksin Covid-19, ujar Presiden, perlu dipatuhi agar produk yang dihasilkan benar-benar aman dan efektif digunakan masyarakat luas. Menurut Presiden, ada unsur kehati-hatian yang harus diterapkan dalam pengembangan vaksin. "Proses pembuatan vaksin sangat mengedepankan unsur kehati-hatian dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah," katanya.
Ia menambahkan, inovasi bidang kesehatan memang dinanti-nanti di tengah pandemi Covid-19. Termasuk, pengembangan produk vaksin oleh ilmuwan dalam negeri. Apalagi pemerintah memang sedang mengebut program vaksinasi Covid-19 agar bisa rampung sebelum akhir 2021.
Pada pertengahan Maret terkait pengembangan Vaksin Nusantara, Kepala BPOM, Penny K Lukito, belum bisa memberikan izin uji klinis tahap II terhadap vaksin sel dendritik tersebut. Alasannya, belum ada pembahasan lebih lanjut antara BPOM dengan para peneliti terkait hasil uji klinis tahap I.
"Mengapa PPUK (persetujuan pelaksanaan uji klinik) yang kedua belum, karena kita belum selesai dalam membahas bersama tim peneliti dari fase pertama," ujar Penny dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR, Rabu (10/3).
BPOM, kata Penny, sudah meminta hasil uji klinis tahap I Vaksin Nusantara kepada para peneliti. Namun, ia menyebut tak ada tanggapan yang cepat dari mereka. "Itulah yang kami minta dan sudah sangat lama sekali kami minta, tapi tidak merespons dengan cepat, malahan banyak sekali gerakan," ujar Penny.
BPOM ketika itu sebenarnya sudah menyepakati waktu pembahasan kelanjutan Vaksin Nusantara. Dalam pembahasan itu, BPOM akan mengulas hasil uji klinis tahap I.
"Saya kira bersabar berikan waktu untuk ada proses dengan tim penelitinya sebagai bagian dari proses kita me-review fase uji klinik satu, sebelum bisa berlanjut ke fase kedua," ujar Penny.
Indonesia memang masih dalam fase mengembangkan vaksin Covid-19. Saat ini Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, menegaskan proses pembuatan Vaksin Merah Putih masih dalam perkembangan. Ia pun memastikan, uji klinis Vaksin Merah Putih masih terus berjalan. Budi mengungkapkan, Vaksin Merah Putih yang perkembangannya paling maju adalah yang dikerjasamakan dengan Lembaga Biologi Molekular (LBM) Eijkman.
"Rencananya pada April 2021 bibit vaksin Merah Putih tersebut akan dikirim ke Biofarma untuk dilakukan uji klinis tahap satu," kata Budi di Masjid Al-Akbar Surabaya, Selasa (23/3).
Budi menargetkan, pada semester pertama 2022, Vaksin Merah Putih sudah bisa keluar izin pemakaiannya dari BPOM. Tepatnya pada sekitar Maret atau April 2022.
Budi mengaku, uji klinis Vaksin Merah Putih bukan tertunda. Karena memang ada beberapa proses yang menurutnya harus dilakukan lebih lama. Proses yang dimaksud adalah karakterisasi atau pembersihan.
"Karena dia awalnya kan hewan, jadi harus dibersihkan dari komponen-komponen genetik hewannya, baru kemudian diproduksi bibit vaksin," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
