Kemenkominfo mencatat di Indonesia terdapat sekitar 800 ribu situs yang terindikasi sebagai penyebar informasi palsu yang dimanfaatkan oknum tertentu untuk keuntungan pribadi dan kelompoknya dengan cara menyebarkan konten-konten negatif yang menimbulkan keresahan dan saling mencurigai di masyarakat. Diantara informasi meresahkan yang dalam beberapa waktu terakhir banyak beredar adalah perihal vaksinasi Covid 19 dan juga HOAX kandungan BPA dalam kemasan galon guna ulang.
“Digitalisasi selain penting untuk perkembangan ekonomi masyarakat, tetapi juga harus diwaspadai terkait hoax dan disinformasi. Banyak sekali hoax dan disinformasi setiap hari kita terima. Oleh sebab itu, sebaiknya kita harus selalu mengingat untuk melalukan "saring sebelum sharing",” jelas Arif Mujahidin.
Senada dengan Arif, Wasekjen PBNU Imam Pituduh membenarkan saat ini ekosistem digital berkembang sangat pesat, termasuk dalam konteks penyebaran isu politik, sosial, keagamaan serta isu lainnya. “Bagi NU, perlu ada handling serius soal HOAX, khususnya membangun dan mengembangkan narasi-narasi positif yang lebih intensif dalam wujud konten yang kreatif, sehingga penyebaran berita bohong, fitnah, polarisasi, dan radikalisme yang selama ini terjadi dapat diatasi dengan baik," jelas Imam Pituduh.
Keberadaan Warga Nahdliyin yang saat ini berjumlah 100 juta jiwa berikut jejaring desa, komunitas dan UMKM merupakan potensi yang dapat menjadi modal untuk meningkatkan kapabilitas dan daya saing Indonesia.
"Produktifitas anak-anak muda NU yang memiliki karakter entrepreneur dan kreatif dapat menjadi tumpuan strategis pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional. Kehadiran komunitas Digital Preneurship NU dengan didukung kolaborasi multipihak diharapkan mampu menjadi bagian dari upaya untuk menyusun peta jalan (road map) bagi terwujudnya Kedaulatan Digital Indonesia," tambah Imam.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
