REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR belum juga sahkan program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2020 hingga Senin (22/3). Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus menilai belum disahkannya prolegnas prioritas 2021 menjadi bukti bahwa perencanaan legislasi DPR kacau.
"Di tahun ini kekacauan perencanaan justru bukan pada soal jumlah RUU itu lagi, tetapi pada konsistensi DPR dalam menetapkan prolegnas prioritas juga soal waktu pembuatan rencana yang malah memakan waktu efektif pembahasan RUU," kata Lucius kepada Republika.co.id, Senin (22/3).
Lucius mengatakan, mestinya pengesahan prolegnas prioritas sudah harus selesai di tahun 2020 agar di tahun 2021 DPR segera bisa memulai proses penyusunan dan proses pembahasan. Sedangkan yang terjadi, hingga menjelang berakhirnya bulan Maret 2021, DPR belum juga membawa prolegnas prioritas ke paripurna.
"Dalam sejarah pembahasan legislasi, belum ada RUU yang bisa tuntas dibahas dalam tiga kali masa sidang. Itu artinya jangan-jangan untuk tahun 2021 ini, tak akan ada RUU yang disahkan oleh DPR. Mengenaskan bukan?" ungkapnya.
Lucius menganggap molornya pengesahan prolegnas bukan kesalahan badan legislasi (Baleg) DPR, melainkan kesalahan pimpinan DPR yang juga sekaligus Pimpinan Bamus sebagai penanggungjawab dalam menentukan agenda persidangan di DPR.
"Maka ketika Prolegnas Prioritas yang sudah ditunggu-tunggu itu belum juga disahkan di paripurna, pasti ada pertimbangan baru yang mempengaruhi pimpinan," ucapnya.
Dirinya menduga adanya kontroversi terkait revisi UU ITE membuat agenda pengesahan prolegnas prioritas kembali terkatung-katung. Menurutnya hitung-hitungan keuntungan politis UU ITE tengah dipertimbangkan matang-matang baik oleh DPR maupun pemerintah. Belum tuntasnya urusan soal keuntungan politis dari UU ITE tersebut dinilai ikut memberi dampak pada nasib pengesahan prolegnas prioritas 2021.
"Jika benar dugaan saya di atas, artinya perencanaan legislasi DPR memang acakadul. Itu mengonfirmasi bahwa perencanaan legislasi itu tak dibicarakan secara menyeluruh dengan melibatkan unsur-unsur elit yang berkepentingan seperti Presiden," ungkapnya.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad merespons terkait belum disahkannya prolegnas prioritas 2021 di paripurna. Ia mengatakan bahwa bamus digelar hari Senin (22/3).
"Hari ini bamus kok," ucapnya.
Dirinya tak merespons saat ditanya terkait kapan akan rapat paripurna pengesahan prolegnas prioritas akan digelar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
