REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG -- Inklusi digital adalah upaya mewujudkan masyarakat di seluruh Indonesia untuk mendapatkan akses dan haknya untuk menikmati jaringan dan layanan internet yang dengan mudah dan bebas.
Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Prof. Dr. Henry Subiakto menilai transformasi digital yang tengah berjalan di Indonesia merupakan sebuah langkah untuk menjawab tantangan dan tuntutan sejarah agar Indonesia tidak menjadi negara tertinggal.
Salah satu upaya transformasi digital yang dilakukan pemerintah adalah pembangunan infrastruktur digital berupa jaringan internet hingga ke seluruh pelosok negeri.
“Media sosial sudah menjadi tempat berkumpulnya aktivitas masyarakat secara digital. Oleh karenanya kita mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui media digital, seperti UMKM,” ujar Henry dalam webinar “Muda Peduli Inklusi” di Lampung, Kamis (18/3).
Berdasarkan rilis yang diterima Kamis, ketika digitalisasi terjadi, menurutnya akan terjadi perubahan yang signifikan dalam kehidupan masyarakat. Saat ini, sekitar 73,3 persen pengguna internet atau 196,71 juta warga Indonesia menggunakan internet. Aplikasi daring digunakan untuk kegiatan sehari-hari seperti belajar, bekerja, konsultasi kesehatan, naik 443 persen.
“Transformasi digital berjalan cepat di Indonesia. Makanya di ASEAN, Indonesia merupakan negeri terbesar ekonomi digitalnya. Jangan sampai market place digital kita menggeser UMKM kita. Oleh karenanya dibutuhkan regulasi yang lengkap, kuat dan tegas sekaligus serta pentingnya kesiapan sumber daya manusia yang cerdas dan adaptif. Jangan sampai bangsa kita hanya jadi penonton dan hanya jadi pasar,” ujar Henry.
Senada dengan Henry, Tenaga Ahli Kemenkominfo RI Lathifa Al Anshori menegaskan pemerintah berupaya agar transformasi digital bukan hanya bentuk fisik dari infrastruktur digital tapi juga tentang bagaimana teknologi bisa menjadi peningkatan kapasitas masyarakat secara inklusif dan humanis.
“Inklusi digital menyasar pada kelompok yang rentan seperti perempuan yang memiliki usaha UMKM, korban kekerasan disabilitas dan generasi Z yang galau. Inklusi digital harus jalan beriringan dengan pemulihan ekonomi, di mana keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi acuannya,” tegas Lathifa.
Lathifa membeberkan, saat ini sebanyak 3.248.775 UMKM telah pindah ke ruang digital berkat “Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia”. Sementara Rejive Dewangga yang merupakan CEO dan Founder Edukasi 4.0 menjelaskan pihaknya bergerak dari pinggir (rural area) untuk mengembangkan ekonomi digital Indonesia. Dari total 83 ribu desa, 77 persen belum terdigitalisasi serta sekitar 60 persen UMKM dikelola perempuan.
Rejive menilai perempuan di desa harus punya hak setara meningkatkan kompetensi sama seperti di kota. Warga rural harus bertransformasi “mainset” dan pola pikir untuk menerapkan digitalisasi.
“Di desa nanti bisa digunakan di BUMDES, kami akan membantu pedagang lokal untuk go digital. Kita sudah membantu 3000 UMKM di 40 kota. Kami sudah membantu mereka go digital,” ujarnya.
Dalam rangka Inklusi Digital 2021, Kemkominfo menyelenggarakan tiga kegiatan webinar hybrid sekaligus di Kota Bandar Lampung. Pertama, webinar berjudul Muda Peduli Inklusi. Kedua, Women Moving On, Peran Transformasi Digital Untuk Perempuan. Ketiga, Indonesia Digital Ramah Disabilitas, Peran Transformasi Digital untuk Sahabat Disabilitas.
Kegiatan ini merupakan salah satu program dari Fokus Kominfo tahun 2021 yaitu komunikasi publik lewat diseminasi program prioritas pemerintah. Beberapa tantangan dan hambatan kemajuan ekonomi digital yang diuraikan oleh Kominfo melalui kegiatan ini adalah kurangnya literasi digital dan finansial. Kesenjangan informasi dan infrastruktur dan belum banyaknya perempuan di sektor informal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
