Kamis 18 Mar 2021 08:21 WIB

Batas Penghasilan DP 0 Dinaikan untuk Perluas Penerimanya

Pemprov DKI sesuaikan batas penghasilan DP 0 berdasar Permen PUPR No 10/2019

Rep: Flori sidebang/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Fasilitas area bermain anak yang berada di lingkungan menara samawa hunian DP Nol Persen, Klapa Viilage, Jakarta, Senin (21/10).n Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Sarjoko mengatakan, penerima manfaat program hunian DP nol rupiah menjadi lebih luas. Sebab, jelas dia, adanya batasan penghasilan tertinggi yang ditingkatkan menjadi Rp 14,8 juta.
Foto: Republika/Prayogi
Fasilitas area bermain anak yang berada di lingkungan menara samawa hunian DP Nol Persen, Klapa Viilage, Jakarta, Senin (21/10).n Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Sarjoko mengatakan, penerima manfaat program hunian DP nol rupiah menjadi lebih luas. Sebab, jelas dia, adanya batasan penghasilan tertinggi yang ditingkatkan menjadi Rp 14,8 juta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Sarjoko mengatakan, penerima manfaat program hunian DP nol rupiah menjadi lebih luas. Sebab, jelas dia, adanya batasan penghasilan tertinggi yang ditingkatkan menjadi Rp 14,8 juta. 

Sarjoko menjelaskan, nilai ini disesuaikan dari perhitungan Pemerintah Pusat pada lampiran II Peraturan Menteri PUPR Nomor 10/PRT/M/2019 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang menyatakan batas penghasilan rumah tangga MBR sebesar Rp 12,3 juta, sebelumnya nilainya Rp 7 juta.  Perhitungan tersebut disesuaikan dengan inflasi dan disparitas harga terutama atas kemahalan harga tanah di Jakarta dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. 

Baca Juga

“Ketentuan ini sudah tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 588 Tahun 2020. Naiknya harga ini akan memperluas penerima manfaat dari DP Nol. Mengingat, mereka yang berpenghasilan 14,8 juta merupakan pekerja yang juga membutuhkan hunian di DKI Jakarta,” kata Sarjoko dalam keterangan tertulis resminya, Rabu (17/3).

Dia menuturkan, dengan adanya perubahan tersebut tidak berpengaruh pada penjualan rumah DP nol rupiah. Selain itu, hunian yang dibangun bukanlah rumah tapak, melainkan rumah susun tower.

"Tidak benar soal pengaruhnya pada penjualan, karena untuk penjualan hunian DP nol untuk unit 36 meter persegi, unit yang sudah terjual adalah 95 persen. Sisa unit yang belum terjual adalah unit dengan ukuran studio," ungkap dia. 

Meskipun ada perubahan, Sarjoko menyebut, warga dengan penghasilan sampai dengan Rp 7 juta tetap menjadi mayoritas yang diakomodir. Saat ini, sambung dia, pihaknya sedang menyiapkan mekanisme agar kelompok dengan penghasilan rendah dapat sesuai dengan ketentuan perbankan. Selain itu yakni sistem cicilan yang tersedia tetap ringan dan terjangkau.

"Kelompok yang sementara masih belum sesuai dengan ketentuan perbankan, kami utamakan untuk mendapatkan rusunawa sambil menata kondisi keuangan mereka. Harapannya, dengan akses terhadap rusunawa yang murah, fasilitasnya lengkap, serta sarana transportasi murah, bisa lebih mudah menata keuangan untuk membeli hunian milik," jelas dia.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement