Rabu 17 Mar 2021 18:32 WIB

Pemerintah Salurkan Bansos pada Akhir Maret

Penyaluran akan tetap dilakukan melalui sistem nontunai,baik dari bank maupun Pos.

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Friska Yolandha
Pemerintah segera menyalurkan kembali program bantuan sosial yang terdiri dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada masyarakat pada akhir Maret ini.
Foto: Republika/Putra M. Akbar
Pemerintah segera menyalurkan kembali program bantuan sosial yang terdiri dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada masyarakat pada akhir Maret ini.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah segera menyalurkan kembali program bantuan sosial yang terdiri dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada masyarakat pada akhir Maret ini.

Menteri Sosial Tri Rismaharini menargetkan, penyaluran bantuan sosial untuk bulan Maret dan April akan direalisasikan pada minggu keempat Maret nanti.

“Harapan kami untuk bulan Maret ini kami bisa realisasikan di minggu keempat di bulan Maret. Demikian pula target untuk bulan April kami akan serahkan pada bulan Maret,” jelas Risma saat konferensi pers di Kantor Presiden, Rabu (17/3).

Penyaluran akan tetap dilakukan melalui sistem nontunai, baik melalui bank Himbara maupun PT POS. Kemensos menargetkan, program bantuan BPNT akan disalurkan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat, PKH untuk 10 juta keluarga penerima manfaat, dan BST untuk 10 juta keluarga penerima manfaat.

Namun, Kemensos juga telah melakukan perbaikan dan evaluasi data dengan daerah serta bank penyalur dan PT POS. Dari hasil evaluasi data tersebut, ditemukan terdapat 13.228.513 keluarga penerima manfaat dari program BPNT, 8.907.446 keluarga penerima manfaat PKH, dan 8.428.327 keluarga penerima manfaat program BST.

Kendati demikian, Risma menyebut perbaikan data tersebut masih belum selesai sepenuhnya. Sebab, masih terdapat beberapa daerah yang belum menyelesaikan pemadanan data dengan data kependudukan.

“Ada kurang lebih yang kita harus jemput perbaikan datanya, jadi kami menurunkan staf kerjasama dengan daerah, kami menurunkan staf untuk mempercepat di 514 kabupaten kota,” jelas dia.

Menurut Risma, penjemputan data ini dilakukan di kawasan-kawasan terpencil di Sumatera, Kalimantan, dan juga Papua. Ia berharap, melalui penjemputan data oleh para stafnya maka data penerima bantuan pun menjadi lebih valid.

Meskipun terdapat selisih data antara hasil perbaikan dengan target dari Kemensos, namun Kemensos tetap akan menyalurkan bantuan sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

“Setelah ratas dengan Presiden dan para menteri, bahwa kami diizinkan untuk memenuhi sesuai target. Jadi misalkan BPNT 18.800.000 (keluarga penerima manfaat), maka akan kita penuhi karena banyak usulan-usulan pula yang baru dari daerah dan untuk pengganti meninggal dan sebagainya,” jelas Risma.

Mensos pun meminta agar daerah-daerah segera menyelesaikan proses perbaikan data masyarakat yang berhak menerima bantuan. Sehingga, bantuan dapat segera disalurkan kepada keluarga penerima manfaat.

“Kami mohon kepada daerah untuk bisa mendukung program ini sehingga pencairan pada April yang kita akan berikan di minggu terakhir di bulan Maret bisa terealisasi dengan baik,” tambah dia.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement