REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengharapkan, pengelolaan terminal bus tipe A Harjamukti, Cirebon dapat melibatkan pihak swasta. Hal tersebut, menurutnya, dapat mengurangi ketergantungan terhadap APBN yang terbatas.
“Bayangkan kalau kita ada 100 terminal, setiap titik harus kita biayai, berapa banyak uang yang harus kita keluarkan," kata Budi dalam pernyataan tertulisnya, Jumat (12/3).
Di sisi lain, kata Budi, pemerintah banyak membangun infrastruktur transportasi lainnya di seluruh Indonesia. Untuk itu, Budi mengharapkan, agar pembangunan terminal tersebut bisa dikerjasamakan dengan pihak swasta.
"Ini supaya terminal bisa membiayai dirinya sendiri melalui capex atau opex," tutur Budi.
Saat ini revitalisasi Terminal Harjamukti tengah dilkukan oleh Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub. Selain dapat mengoptimalkan pelayanan, Budi meminta juga harus mengekspose kearifan lokal.
Budi mengapresiasi, Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub yang berupaya melakukan pembangunan dan telah melakukan kerja sama yang baik dengan pemerintah daerah. Budi meminta, progres pembangunan tersebut dapat dimonitor dengan baik sehingga bisa diselesaikan tepat waktu.
Selain itu, Budi juga mengapresiasi, inovasi yang dilakukan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub dalam upaya memecahkan masalah uji kir di daerah. “Ini kejutan dari Pak Dirjen Perhubungan Darat. Kendaraan uji KIR keliling ini nanti akan kita berikan kepada BPTD Jawa Barat yang akan melakukan uji kir. Satu alat itu bisa mencakup tiga sampai 10 kabupaten," ungkap Budi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
