REPUBLIKA.CO.ID, oleh Rizky Suryarandika, Nawir Arsyad Akbar, Antara
Rencana sejumlah mantan kader Partai Demokrat untuk menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) perlahan mulai nyata. Hari ini foto-foto lokasi dan mantan kader yang akan mengikuti KLB di Deli Serdang, Sumatra Utara, beredar. Kubu Demokrat pro Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pun menyindir pemerintah dinilai membiarkan KLB berjalan.
Ketua Badan Pemilu Partai Demokrat, Andi Arief, lewat akun Twitter barunya setelah akun lamanya diretas menegaskan KLB di Deli Serdang ilegal. Alasannya, KLB tidak memenuhi persyaratan AD/ART partai.
Ia pun menyindir Pemerintahan Joko Widodo yang seolah membiarkan terjadinya KLB. "Pemerintah lakukan pembiaran jika KLB ilegal terjadi. Pak Jokowi harusnya bisa bertindak, terlalu lembek bela demokrasi," kata Andi di akun Twitter barunya, Jumat (5/3).
Andi menyentil Presiden Jokowi yang justru mengabaikan etika politik. Presiden Jokowi dianggapnya tak mau mendengarkan masukan dari Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal kudeta Demokrat yang didalangi oknum di lingkaran kekuasaan.
"Soal etika hargai mantan Presiden (SBY) yang lakukan kebenaran juga beku hatinya. Jangan salahkan jika mantan Presiden demonstrasi di Istana dengan standar prokes," ujar mantan aktivis 98 itu.
Baca juga : Infografis Kisruh Partai Demokrat
Di sisi lain, Andi juga menyinggung akun Twitter lamanya yang tak lagi bisa diakses Ia pun lantas membuat akun Twitter baru. Ia berharap pihak Twitter Indonesia dapat mengembalikan akun lamanya.
"Bukan hanya partai yang dicuri, termasuk akun Twitter juga. Mohon @TwitterID bantu kembalikan akun saya @Andiarief__, bukan pekerjaan sulit bagi sistem anda mengembalikan akun saya," cicitnya.
Kemarin Andi sudah memaparkan sejumlah hal yang dipandangnya sebagai bukti rencana KLB di hotel The Hill Sibolangit, Deli Serdang, Sumatra Utara. Dalam video di akun Twitter barunya, tampak sejumlah orang mulai menancapkan bendera Demokrat di hotel itu.
Kecaman agar pihak berwenang mengambil tindakan terhadap KLB Demokrat disampaikan pula oleh Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Hinca Panjaitan. Ia meminta agar kepolisian membubarkan KLB. Ia pun mengaku sudah mengecek ke kepolisian, bahwa acara tersebut merupakan forum ilegal.
"Bahwa penyelenggaraan KLB itu dipastikan ilegal, karena Polri baik Mabes maupun Polda sama sekali tidak memberikan izin penyelenggaraan KLB. Oleh karena penyelenggaraan KLB itu tidak ada ijinnya maka negara harus membubarkannya," ujar Hinca lewat keterangan tertulisnya, Jumat (5/3).
KLB tersebut juga disebutnya menyalahi hukum, sebab Partai Demokrat tak mengizinkan digelarnya forum tersebut. Apalagi ada pihak eksternal yang terlibat yaitu dengan adanya sosok Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.
Baca juga : Demokrat: Moeldoko Pertontonkan Arogansi Kekuasaan
"Jadi tidak benar ini urusan internal semata tapi sudah melibatkan pihak eksternal, jadi memang harus dibubarkan. Jika tidak dibubarkan, polisi dan Istana telah melakukan pembiaran pelanggaran hukum dan perusakan demokrasi," ujar Hinca.
Masa pandemi Covid-19 seperti saat ini, ia mengimbau semua pihak mengutamakan keselamatan dan kesehatan manusia. Maka dari itu, penyelenggaraan KLB yang ilegal ini harus dihentikan karena telah melanggar hukum dan protokol kesehatan.
"Pak SBY, Mas AHY sebagai Ketum PD dan semua kader Partai Demokrat menuntut keadilan dari negara yang harusnya melindungi Partai Demokrat yang secara sah diakui negara dan didaftar secara hukum di Kemenkumham," ujar Hinca.
Ikuti Whatsapp Channel Republika