Kamis 04 Mar 2021 16:18 WIB

5.278 Aset PLN Jatim Belum Tersertifikasi

Tak hanya tanah tapak tower, PLN juga memiliki aset gardu induk.

Rep: Dadang Kurnia/ Red: Friska Yolandha
PLN Group Jawa Timur berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jatim terkait sertifikasi tanah.
Foto: Antara/Ahmad Subaidi
PLN Group Jawa Timur berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jatim terkait sertifikasi tanah.

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- PLN Group Jawa Timur berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jatim terkait sertifikasi tanah. Hingga saat ini masih terdapat 3.032 aset PLN Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali (UIT JBTB), 29 aset PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jati, 1.961 aset UIP JBTB I, serta 256 aset UIP JBTB II yang belum tersertifikasi di daerah Jawa Timur dan sekitarnya.

“Kami meminta dukungannya kepada BPN dalam hal sertifikasi aset PLN di Jawa Timur. Total ada 5.278 aset yang harus tersertifikasi hingga Desember nanti," kata General Manager PLN UIT JBTB, Suroso, Kamis (4/3).

Baca Juga

Suroso mengaku memahami, proses sertifikasi seluruh aset PLN Group Jatim bukan pekerjaan yang mudah. Namun pihaknya terus berupaya agar aset PLN dapat segera tersertifikasi, sehingga lebih aman dalam penggunaannya.

Ia menjelaskan, untuk aset yang dimiliki PLN UIT JBTB tidak hanya tanah di bawah tapak tower, namun juga terdapat Gardu Induk (GI) dan rumah dinas PLN. Sedangkan dari Unit Induk Pembangunan JBTB I dan JBTB II pun memiliki beberapa aset yang hingga saat ini belum tersertifikasi. 

Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Timur Jonahar menyatakan akan terus mendukung PLN dalam dalam proses sertifikasi aset, khususnya tanah. Ia menyatakan akan meneruskan ke seluruh Kantah yang ada di Jawa Timur agar dapat memberi dukungan sertifikasi aset PLN.

"Kami upayakan agar Agustus tahun ini bisa terselesaikan seluruh sertifikasi aset PLN Grup Jawa Timur," ujarnya.

General Manager UIP JBTB I Djarot Hutabri berharap, koordinas dan hubungan yangbterjalin baik dengan BPN Jatim bisa mempercepat proses sertifikasi aset. Sehingga mampu mencapai target yang ada sesuai dengan GCG (Good Corporate Government). "Semoga dapat terealisasi segera,” kata dia.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement