Penjelasannya:

Menurut Kepala Humas Kementerian Agama, Khoiron Durori, kabar tersebut jelas hoaks. Terlebih menurut dia, tidak ada bukti Jika Kemenag mengeluarkan SK pelarangan bahasa Arab.

‘’Tidak ada SK larangan bahasa Arab,’’ ujar dia kepada Republika, Rabu (3/3).

Khoiron menegaskan, yang sudah tidak berlaku dalam keputusan Kemenag adalah bukan penggunaan Bahasa Arab di Madrasah atau Pendidikan Agama Islam. Tetapi, yang sudah tidak berlaku adalah KMA 165 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Mata Pelajaran PAI dan Bahasa Arab di Madrasah.

Hal itu menurutnya, diganti dengan KMA No 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah.

Sementara itu, Plt Dirjen Pendidikan Islam Kamaruddin Amin mengatakan, KMA 183 tahun 2019 tidak mengubah secara total isi kurikulum sebelumnya yang tertuang dalam KMA 165 tahun 2014. “Kurikulum pada KMA 183 Tahun 2019 hanya menyempurnakan beberapa Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD),” tegasnya.

Menurutnya, ada tiga persamaan kedua KMA ini. Pertama, persamaan mata pelajaran. Kurikulum madrasah terdiri atas Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI), dan Bahasa Arab. “Ini tidak ada perubahan. Mata pelajarannya persis sama, tidak ada yang dikurangi atau ditambahkan,” jelas Kamaruddin.

“Persamaan kedua,tetap menggunakan prinsip pembelajaran pada Kurikulum Nasional 2013. Ketiga, menggunakan prinsip penilaian yang berlaku pada kurikulum Nasional 2013 yang disempurnakan,” lanjutnya.

Ketika ditanya unggahan yang menyebut larangan Jilbab dalam SKB 3 Menteri, Khoiron juga menampiknya. Menurut Khoiron, yang beranggapan seperti itu, dipastikan belum membaca SKB 3 Menteri secara teliti. ‘’Bisa dicek, apakah ada larangan jilbab atau tidak.’’ jelas dia.

Rating:

Klaim mengenai larangan penggunaan bahasa Arab yang diatur dalam SKB 3 Menteri adalah hoaks.

Ikuti Whatsapp Channel Republika