REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Rapat koordinasi kepala daerah di Sumatera Barat membahas percepatan pembangunan tol Padang-Pekanbaru yang masih berkutat pada seksi I Padang-Sicincin. Kepala daerah diminta proaktif membantu pembebasan lahan.
"Bupati dan wali kota yang daerahnya dilewati trase tol Padang-Pekanbaru diminta proaktif untuk membantu percepatan pembebasan lahan agar pembangunan fisik bisa berjalan maksimal," kata Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah di Padang, Jumat (26/2).
Ia mengatakan sebagai gubernur yang baru saja dilantik, dirinya berkomitmen untuk mencari solusi percepatan pembangunan tol tersebut. Tol, katanya, akan menjadi urat nadi perekonomian masyarakat Sumbar.
Trase tol itu nanti akan melewati sejumlah kabupaten dan kota di Sumbar diantaranya Padang Pariaman, Bukittinggi, Agam dan Limapuluh Kota. Meski saat ini masih pengerjaan seksi I, namun diharapkan daerah lain mulai memberikan pemahaman pada masyarakat pentingnya pembangunan infrastruktur tersebut.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumbar, Asben Hendri mengatakan tol Padang-Pekanbaru penting artinya untuk mendorong pengembangan perekonomian Sumbar. Banyak produk asal Sumbar yang selama ini dipasarkan ke Riau seperti telur, beras hingga sayuran. Dengan akses tanpa hambatan melalui tol, biaya distribusi bisa ditekan hingga lebih menguntungkan produsen asal Sumbar.
Sektor pariwisata akan berkembang makin pesat yang juga akan berefek pada usaha-usaha turunannya. Dengan demikian roda perekonomian berputar kencang hingga kesejahteraan bisa dicapai.
Project Director PT Hutama Karya Ruas Tol Padang-Sicincin, Marthen Robert Singai mengatakan pengerjaan proyek jalan Tol Trans Sumatera Ruas Padang-Pekanbaru Seksi I Padang-Sicincin yang semula ditargetkan selesai pada Desember 2021 diundur menjadi akhir 2022. Hal itu lantaran pembebasan lahan yang belum selesai.
Saat ini pembebasan lahan untuk seksi I masih 13 persen. Namun Kepala BPN Sumbar Saiful menargetkan sebelum lebaran akan ada peningkatan proses pembebasan lahan yang signifikan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika