Kamis 25 Feb 2021 09:25 WIB

Ketua DPRD DKI Soroti Keamanan di Proyek MRT

Pengawasan keamanan merupakan salah satu hal yang harus dibenahi oleh PT MRT.

Rep: Flori Sidebang/ Red: Hiru Muhammad
Suasana pembangunan proyek MRT Fase II Bundaran HI-Harmoni di Jalan M.H Thamrin, Jakarta, Sabtu (13/2).Pembangunan jalur MRT Jakarta fase II dipastikan molor akibat pandemi covid-19. Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar menuturkan fase II tahap pertama (CP201) dari Bundaran HI hingga Harmoni baru akan selesai pada Maret 2025, Sementara untuk tahap keduanya (CP202), yakni dari Harmoni hingga Mangga Besar, diperkirakan mundur hingga Agustus 2027.Prayogi/Republika.
Foto: Prayogi/Republika.
Suasana pembangunan proyek MRT Fase II Bundaran HI-Harmoni di Jalan M.H Thamrin, Jakarta, Sabtu (13/2).Pembangunan jalur MRT Jakarta fase II dipastikan molor akibat pandemi covid-19. Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar menuturkan fase II tahap pertama (CP201) dari Bundaran HI hingga Harmoni baru akan selesai pada Maret 2025, Sementara untuk tahap keduanya (CP202), yakni dari Harmoni hingga Mangga Besar, diperkirakan mundur hingga Agustus 2027.Prayogi/Republika.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyoroti lemahnya pengawasan keamanan di lingkungan kantor PT MRT Jakarta. Pras menilai, lokasi itu rawan disusupi orang atau pihak tidak bertanggung jawab.

Pras mengatakan, pengawasan keamanan merupakan salah satu hal yang harus dibenahi oleh PT MRT. Sebab,  laptop milik kontraktor Jepang sempat hilang pada tahun 2018. "Laptop itu berisi data-data pembangunan sebelum moda raya terpadu beroperasi. Namun, tindak kriminalitas itu tidak pernah dilaporkan ke kepolisian," kata Pras di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (24/2).

Pras menyebut, kasus pencurian tersebut seharusnya dilaporkan kepada polisi lantaran MRT merupakan proyek vital. "Apapun ceritanya MRT ini adalah proyek vital, dan kalau sampai data-data ini ada di tangan orang yang salah bisa bahaya ini. Saya minta Direktur Operasional menjawab kenapa tidak pernah melaporkan ke polisi, jangan bilang tidak tahu, karena saya tahu semua,"  ujarnya. 

Politikus PDIP itu juga menegaskan, komputer jinjing tersebut merupakan aset negara yang perlu dijaga kerahasiaannya. Mengingat Indonesia dan Jepang menjalin kerja sama dalam pembangunan MRT.

Menurut Pras, jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, maka bukan tidak mungkin dunia akan menyoroti buruknya pengendalian pengawasan pembangunan dan operasional MRT di Jakarta.

"Kenapa tidak dilaporkan ke polisi? Itu barang negara. Negara dirugikan. Kalau katanya sudah diganti, mengganti memang gampang, tapi pertanggung jawaban kita bagimana? Saya minta pertanggung jawaban, laporkan ke polisi, dan saya minta bukti pelaporan," tegas Pras.

Dalam kesempatan itu, Direktur Operasi dan Pemeliharaan PT MRT Jakarta Muhammad Effendi mengaku, saat pencurian laptop itu terjadi, sistem pengamanan di kantor Depo MRT memang belum memadai. "Jadi itu sudah lama sekali sejak 2018. Seingat saya, mungkin waktu itu pengamanan kami tidak sebaik sekarang, jadi itu kehilangan di kantor Depo. Kita sudah berusaha cari, dan saat itu kita belum ada CCTV, yang kami lakukan saat itu adalah mengganti," kata Effendi.

Sementara itu, Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar menuturkan, pihaknya akan segera melaporkan kejadian tersebut ke Polda Metro Jaya. "Siap, secepatnya akan kita buat laporan," katanya.

 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement