REPUBLIKA.CO.ID, KUDUS -- Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mencatat jumlah potensi kerugian akibat tanaman padi puso akibat banjir yang luasnya mencapai ribuan hektare mencapai Rp 20 miliar, kata Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kudus Catur Sulistyanto.
"Potensi kerugian sebanyak itu, setelah kami menghitung dari total luas 3.010 hektare tanaman padi petani yang puso setelah lama tergenang banjir," ujarnya di Kudus, Senin.
Besar kecilnya potensi kerugian disesuaikan dengan umur tanaman, karena usia tanaman kurang dari 60 hari kerugian per hektareberkisar Rp 7,5 juta, sedangkan usia tanaman lebih dari 60 hari potensi kerugiannya bisa mencapai Rp 15 juta. Sementara lahan puso, kata dia, banyak pula yang mendekati usia panen, meskipun ada pula yang baru memulai tanam.
Ia mencatat lahan tanaman padi puso tersebar di sejumlah desa yang berasal dari Kecamatan Jati, Mejobo, Kaliwungu, Jekulo dan Undaan dengan luas bervariasi. Tanaman padi petani yang puso sudah diajukan bantuan benih kepada Pemerintah Pusat sehingga petani tidak perlu khawatir kesulitan permodalan untuk menanam kembali.
Pemerintah Pusat sendiri sudah menyetujui bantuan benih untuk lahan seluas 1.800 hektare dengan bantuan untuk masing-masing hektare sebanyak 25 kilogram benih padi. Sementara petani lainnya yang gagal panen, kata dia, pihaknya sudah mengajukan tambahan bantuan benih tanaman padi untuk lahan seluas 1.300 hektare.
Meskipun jumlah lahan tanaman padi yang puso cukup banyak, ternyata sudah ada petani yang mengikuti program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) yang memberikan jaminan atas lahan garapan petani ketika dilanda banjir atau serangan hama. Total lahan tanaman padi petani yang mengikuti program AUTP tersebut, seluas 322 hektare sehingga tidak perlu khawatir karena dipastikan akan mendapatkan klaim anti untung.
Sejak awal, kata dia, Dinas Pertanian sudah mendorong para petani untuk mengikuti program tersebut. Bahkan, jauh sebelum memasuki musim penghujan yang berdampak banjir. "Kenyataan di lapangan, masih banyak petani yang enggan mengikuti program tersebut. Padahal dari sisi biaya sangat murah karena ada subsidi dari pemerintah," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
