REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU -- Pemerintah Provinsi Riau meminta bantuan ke pemerintah pusat untuk mengerahkan helikopter dan menerapkan teknologi modifikasi cuaca (TMC) guna mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayahnya. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau Edwar Sanger mengatakan helikopter akan digunakan untuk patroli serta mendukung upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan dari udara.

"Jadi untuk tahap awal ini kami minta tiga helikopter dulu, atau sesuai kebutuhan saat ini. Helikopter tersebut akan digunakan untuk water bombing dan patroli udara," kata Edward, Rabu (17/2).

Selain mengajukan permintaan bantuan helikopter, ia mengatakan, BPBD Riau menjalin komunikasi dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk memanfaatkan TMC atau teknologi hujan buatan. "Selain helikopter juga sedang kami usahakan untuk pesawat TMC. Karena saat ini masih memungkinkan untuk dilakukan TMC, terutama di daerah-daerah yang sudah tergolong rawan kebakaran," ujarnya.

Gubernur Riau Syamsuar menyatakan bahwa pemerintah provinsi menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan di wilayah Riau dari 15 Februari hingga 31 Oktober 2021. Kebakaran hutan dan lahan sudah mulai terjadi di wilayah Riau sejak awal tahun 2021. Menurut data BPBD Riau, luas lahan yang terbakar sekitar 55 hektare.

Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pekanbaru Ramlan mengatakan, hasil monitoring sejak Januari-Februari 2021 menunjukkan ada tujuh daerah di Riau yang sudah tidak hujan selama 11 hari hingga 21 hari. Tujuh daerah yang dia maksud meliputi Kepulauan Meranti, Bengkalis, Pelalawan, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Rokan Hilir, dan Kota Dumai.

Ramlan mengemukakan wilayah yang sudah 10 hari lebih tidak hujan dikategorikan sebagai daerah yang kering. Daerah ini rawan mengalami kebakaran hutan dan lahan.

"Di beberapa wilayah tersebut saat ini perlu kita antisipasi agar tidak terjadi karhutla," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika