REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menyatakan, pemerintah selalu dihadapkan dengan dilema soal kritik dan aparat penegak hukum. Hal itu ia sebut juga terjadi ketika Muhammad Jusuf Kalla (JK) menjabat sebagai wakil presiden.

"Menurut saya, sejak dulu itu ada dilema bagaimana agar orang ngritik itu tidak dipanggil polisi," kata Mahfud dalam keterangan video yang menanggapi pernyataan JK, Senin (15/2).

Menurut Mahfud, dilema tersebut juga terjadi pada masa pemerintahan JK. Kala itu, pemerintah juga dihadapkan pada dilema akibat kritik yang berseliweran terhadap pemerintah, jika ditindak pemerintah disebut diskriminatif, jika tidak ditindak kritik itu akan semakin liar.

"Kritik juga berseliweran dan pemerintah dihadapkan pada dilema kalau ditindak dibilang diskriminatif, kalau tidak ditindak itu menjadi liar," ujar dia.

Mahfud mengambil, contoh apa yang dilakukan pemerintah kala JK masih menjabat sebagai wakil presiden pada periode 2014-2019. Saat itu, ada Saracen, Muslim Cyber Army, dan Piyungan yang setiap hari menyerang apa yang pemerintah lakukan.

"Kan ada di zaman pak JK juga ketika mau ditindak orang ribut, ketika tidak ditindak juga orang ribut. Inilah demokrasi," kata dia.

Sebelumnya, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Muhammad Jusuf Kalla (JK) menyinggung demokrasi Indonesia saat ini yang dikeluhkan dan dikritik banyak pihak. Terbukti dari indeks demokrasi Indonesia yang mengalami penurunan sejak 14 tahun terakhir, berdasarkan survei dari The Economist Intelligence Unit (EIU).

Ikuti Whatsapp Channel Republika