Sabtu 13 Feb 2021 16:36 WIB

JK: Bagaimana Kritik Pemerintah Tanpa Dipanggil Polisi?

JK menyinggung demokrasi Indonesia saat ini yang dikeluhkan dan dikritik banyak pihak

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Bayu Hermawan
Jusuf Kalla
Foto:

Penurunan kualitas demokrasi Indonesia juga diamini oleh peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro. Hal tersebut terlihat dari semakin lemahnya penegakan hukum, pembungkaman kritik, lemahnya pemberantasan korupsi, dan perilaku menyimpang dari para elite politik dan pemerintah.

"Demokrasi dengan masyarakat yang merdeka, bersatu, adil, dan makmur kini tersandera oleh kuatnya praktik politik oligarki, monopoli, dan kongkalikong antara penguasa," ujar Siti.

Saat ini, Indonesia perlu menghasilkan demokrasi yang substantif, dengan fokus untuk menyejahterakan rakyat. Bukan demokrasi secara politik yang hanya akan menguntungkan sejumlah pihak.

"Sesuai dengan sila kelima Pancasila, di mana rakyat memperoleh kesejahteraan sosial dari demokrasi. Bukan hanya (diperoleh) segelintir orang seperti oligarki," ujar Siti.

Partai politik, kata Siti, perlu mengambil peran penting dalam membangun demokrasi yang sehat. Meski tak dapat dipungkiri, terkadang partai politiklah yang menjadi sumber masalah dari demokrasi di Indonesia.

Ia mengatakan, partai memiliki peran penting karena kewenangannya untuk mengajukan calon-calon pemimpin. Mereka adalah sosok yang diusung oleh partai dan nantinya akan dipilih oleh masyarakat.

"Menilai demokrasi suatu bangsa, kita cukup menilai kualitas partai politiknya. Parpol dengan kaderisasi yang baik, massa yang kokoh, dan manajemen yang profesional akan menghasilkan pemimpin berjiwa negarawan," ujar Siti.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement