REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Razikin mengatakan, tuduhan radikalisme terhadap Din Syamsuddin merupakan hal yang mengada-ngada. Menurutnya, laporan yang dilayangan Gerakan Anti Radikalisme Alumni ITB (GAR ITB) itu, juga bisa memicu kemarahan warga Muhammadiyah secara keseluruhan.
"Menuduh Pak Din sebagai tokoh radikal sama dengan membuat ketersinggungan dan kemarahan warga Muhammadiyah," ujar dia dalam keterangan yang diterima Republika.co.id, Jumat (12/2).
Karenanya, ia meminta supaya GAR ITB bisa mencabut laporan terhadap Din Syamsuddin. Razikin juga menuntut agar mereka bisa meminta maaf atas tuduhan yang tidak berdasar itu. "Kami akan memberikan kesempatan kepada GAR ITB sebelum kami mengambil langkah-langkah hukum," ucap Razikin.
Dia menilai, upaya pelaporan GAR ITB sangat mencederai Muhammadiyah. Terlebih, mengingat Din Syamsuddin yang sempat menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 2005-2015. Din juga pernah menjabat Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah
"Jadi, saya peringatkan kepada GAR ITB, kalian jangan coba-coba ganggu Prof Din," tambahnya.
Razikin menegaskan, jika GAR ITB memang berniat menyingkirkan Din dari wali amanat ITB, sebaiknya bisa menempuh jalan yang benar. Alih-alih dari menuduh Din Syamsuddin sebagai tokoh radikal yang hanya membesarkan masalah mereka.
Selain radikalisme, GAR ITB melaporkan Din ke KASN berkenaan dengan pelanggaran kode etik dan perilaku. Awalnya, pelaporan tersebut dilayangkan ke KASN melalui email dan surat pada Oktober 2020. Kemudian, pengurus GAR ITB mendatangi langsung KASN dengan membuat laporan sikap Din yang dianggap mengeksploitasi sentimen agama.
Selama ini, Din memang kerap melontarkan kritik tajam ke pemerintah. Din merupakan deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) bersama eks Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Noermantyo dan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Prof Rochmat Wahab.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
