REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus menggaungkan pencapaian reformasi birokrasi melalui penerapan zona integritas. Langkah ini diharapkan menjadi penguat Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Inspektur Jenderal Kemenperin Masrokhan mengatakan, pencapaian desain besar dari reformasi birokrasi Kemenperin adalah dynamic governance pada 2024. Melalui pembangunan zona integritas, birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel, dan disertai pelayanan terbaik diharapkan dapat tercapai.
"Wujud nyata yang dapat dilakukan saat ini adalah kesediaan satker (satuan kerja) Kemenperin dalam perolehan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)," katanya dalam keterangan resmi, Jumat (12/2).
Masrokhan juga mendorong satker Kemenperin siap menghadapi setiap pemeriksaan guna monitoring dan evaluasi kinerja satker, termasuk pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Oleh karena itu, kesiapan dokumen, sumber daya manusia (SDM) hingga informasi dan komunikasi harus selalu diperhatikan.
Dorongan tersebut salah satunya ditujukan Masrokhan pada satker Kemenperin di klaster Bandung yang akan menghadapi pemeriksaan BPK. Sebagai bentuk komitmen, satker Bandung menandatangani pernyataan komitmen yang menyatakan kesediaan satker dalam memperoleh WBK dan WBBM.
Sementara itu, Kepala Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPPI), BBTPPI, Ali Murtopo Simbolon menyampaikan komitmennya untuk mereplika keberhasilan pencapaian WBK dan WBBM kepada banyak satker. "Sehingga ini bisa mendukung kebijakan prioritas Kemenperin dalam membangun Zona Integritas," tuturnya.
Upaya tersebut, kata dia, dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek utama pada setiap upaya perolehan predikatm seperti kelengkapan dokumen, inovasi layanan publik, dan edukasi pelanggan.
Langkah meningkatkan reformasi birokrasi sesuai dengan arahan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Menurutnya, program PEN dapat dicapai dengan menjalankan program-program prioritas yang mampu mendorong aktivitas ekonomi, peningkatan konsumsi, peningkatan ekspor, dan peningkatan investasi, dengan industri sebagai roda penggerak utamanya.
Program-program tersebut di antaranya terkait pendidikan dan pelatihan vokasi, program riset serta inovasi ilmu pengetahuan hingga pelaksanaan peta jalan Making Indonesia 4.0. Seiring dengan itu, dukungan manajemen melalui peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara Kemenperin, layanan data dan informasi industri 4.0 juga diharapkan menjadi penguat PEN sekaligus menjadi modal penggerak dalam berkomitmen mencapai reformasi birokrasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika