REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai, lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi saat ini bukan karena kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dinilai tidak efektif. Namun, menurut Anies, potensi penularan ini disebabkan perilaku masyarakat yang tidak patuh menerapkan protokol kesehatan. "Potensi penularan bukan dikaitkan pada PPKM, tapi perilaku," kata Anies di Polda Metro Jaya, Rabu (10/2).
Anies mencontohkan, usai libur panjang, jumlah kasus virus corona kerap mengalami lonjakan lantaran banyak masyarakat yang bepergian ke luar rumah bersama sanak saudara maupun keluarga. Bahkan, kata dia, tak jarang masyarakat melakukan perjalanan ke luar kota dengan kendaraan pribadi. "Jadi, meski ada PPKM, kalau pada liburan naik mobil, ya repot. Kan itu enggak diatur," kata dia.
Dia menjelaskan, akibatnya muncul banyak klaster keluarga usai liburan panjang. Anies menyebut, sebesar 41 persen kasus Covid-19 di Jakarta berasal dari klaster keluarga."Karena kalau orang bepergian jauh, lima jam lebih di dalam mobil, satu keluarga, itu resikonya besar sekali. Bayangkan jika libur panjang, ada lebih dari 100 ribu mobil keluar meninggalkan Jakarta. Satu mobil ada lima orang, kan artinya ada 500 ribu orang. Bila ada OTG di mobil-mobil itu, potensi penularan besar," jelasnya.
Karena itu, Anies kembali mengingatkan, kunci keberhasilan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19 berasal dari kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan (prokes)."Nomor satu itu masker, ini yang mendasar. Pada saat rapat atau makan bersama, sebaiknya betul-betul kedisiplinan dijaga," imbuhnya.
Adapun pernyataan Anies ini berbeda dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sebelumnya menyebut bahwa penerapan PPKM dinilai tidak efektif menekan laju penularan Covid-19. PPKM yang telah berjalan lebih dari dua pekan tak berdampak pada penurunan mobilitas dan kegiatan masyarakat.
“Saya ingin menyampaikan mengenai yang berkaitan dengan PPKM tanggal 11-25 Januari. Kita harus ngomong apa adanya. Ini tidak efektif. Mobilitas juga masih tinggi karena kita memiliki indeks mobility-nya ada,” kata Jokowi saat rapat terbatas di Istana Bogor, Jumat (29/1) yang videonya baru diunggah pada Ahad (31/1).
Laju penambahan kasus Covid-19 di sejumlah provinsi di Jawa dan Bali yang menerapkan kebijakan PPKM ini pun tercatat masih tetap naik. Oleh karena itu, Jokowi meminta agar pemerintah turut menggandeng pakar epidemiolog dalam memutuskan kebijakan menekan penularan pandemi.
Jokowi mengatakan, esensi dari kebijakan PPKM ini yakni membatasi mobilitas dan kegiatan masyarakat. Namun, implementasi kebijakan PPKM di lapangan dinilainya tidak tegas dan tak konsisten. Hal itu pun membuat disiplin protokol kesehatan yang dilakukan masyarakat di daerah yang menerapkan PPKM menjadi longgar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika