Sementara itu, pengamat transportasi dan Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi, Deddy Herlambang, mengatakan, pembangunan jalan tol harus berdasarkan hasil studi analisis dampak lingkungan (Amdal). Permasalahannya kata dia, apakah pada saat pelaksanaan mengikuti hasil studi Amdal atau tidak.
"Untuk membangun tol, perizinannya dari studi Amdal. Apakah rekomendasi Amdal tersebut yang dilaksanakan oleh KemenPUPR selama pembangunan jalan tol tersebut?" tanya Deddy, Selasa (9/2).
Sebaiknya ujar Deddy, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mempunyai tim yang mengawasi rekomendasi dalam studi Amdal yang mereka buat. Atau lanjut Deddy, KemenPUPR wajib bekerja sama dengan KemenKLHK dalam mengurus trase jalan tol.
Pernyataannya ini menanggapi jalan tol Cipali KM 122+400 arah Jakarta yang dilaporkan ambles pada Selasa pagi tadi. Diduga amblesnya ruas jalan tol tersebut dipicu oleh kondisi curah hujan yang tinggi dan terus menerus sehingga mengakibatkan jalur tersebut ambles sepanjang 30 meter dan bahu jalan sedalam 2 meter.
"Melihat kejadian longsornya tol Cipali Km 122 hari ini, karena sekarang musim hujan operator jalan tol sebaiknya bekerja sama dengan BNPB untuk memetakan kondisi ruas jalan tol mana saja yang rawan bencana longsor, banjir dan lain-lain, perlu rambu-rambu darurat apabila kondisi jalan tol tidak normal lagi," jelasnya.
Deddy menyarankan agar para pengguna jalan tol dapat membatasi kecepatan kendaraan mereka. Terutama di musim hujan seperti ini, agar kecepatan kendaraan tidak lebih dari 60 km per jam.
"Untuk pengendara tol, tetap membatasi kecepatan kendaraan maksimal 100 km per jam, apalagi hujan lebih baik kecepatan kendaraan di bawah 60 km per jam, selain itu memantau panduan radio jalan tol," jelasnya.
Saat ini upaya perbaikan dilakukan pada jalan ambles Cipali yang masuk wilayah Kabupaten Subang. Contra flow pun dilakukan untuk mengurai kepadatan lalu lintas.
Direktur Operasi Astra Tol Cipali, Agung Prasetyo, mengatakan sudah berkoordinasi dengan kepolisian untuk rekayasa lalin dengan memberlakukan contra flow pada Selasa (9/2) mulai pukul 03.00 WIB. Saat ini masih dilakukan mekanisme contra flow untuk mengurangi beban pada jalan dan memitigasi kemacetan.
‘’Kami sudah berkoordinasi dengan kontraktor untuk melakukan perbaikan jalan pada bahu luar, lajur 1 dan 2 di KM 122+400. Perbaikan diperkirakan memakan waktu 1,5 bulan,’’ kata Agung, dalam siaran persnya.
Untuk mengurai kepadatan lalin, contra flow dilakukan sejak dari Km 117 hingga Km 126. Sedangkan untuk mengurangi beban lalu lintas, akan dibangun lajur sementara di median, yang diperkirakan memakan waktu 10 hari.
Direktur Lalu Lintas Polda Jabar, Kombes Pol Eddy Junaedi, mengatakan, contra flow di Cipali akan diberlakukan sampai akhir Pebruari ini. ‘’Kita lakukan sampai akhir bulan ini,’’ kata dia.
Menurut Eddy pihaknya terus melakukan koordinasi dengan pihak pengelola jalan tol dalam penerapan contra flow. Saat ini, kata dia, upaya perbaikan kondisi jalan yang mengalami kerusakan tengah dilakukan ihak pengelola jalan tol.
‘’Personel kami disiagakan di lokasi jika terjadi kebutuhan mendadak dalam pengaturan lalin di titik tersebut,’’ ujar dia.
Jalan Tol Cipali saat memang menjadi tumpuan bagi lalu lintas, pasalnya terjadi banjir di jalur alternatif lain. Banjir tercatat terjadi di jalur Pantura, Karawang, dan Subang. Bahkan Tol Cipali Km 36 juga banjir.
Cipali lalu menjadi satu-satunya jalan yang bisa dilalui. Perjalanan pun dipastikan akan tersendat karena hanya akan menggunakan satu lajur.
Jalan tol Cikopo-Palimanan (Cipali) dimulai pembangunannya pada 2011 dan mencapai lebih dari 85 persen pembangunan pada 2014, pada masa pemerintahan Presiden Susilo Yudhoyono. Jalan tol Cipali diresmikan pada tahun pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo yakni di 2015.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
