Namun demikian, Ma'ruf berharap, kerja sama pihak swasta dalam hal ini pengembang untuk memenuhi kebutuhan perumahan. Sebab, angka backlog atau kebutuhan perumahan dibandingkan dengan ketersediaan di Indonesia masih cukup tinggi. Saat ini diperkirakan kebutuhan rumah berdasarkan kepemilikan sebesar 11,4 juta unit.
"Perbandingan antara kebutuhan perumahan dengan ketersediaannya atau backlog angkanya terus bertambah setiap tahunnya. Ini merupakan tantangan bagi kita semua untuk segera mengatasinya," katanya.
Apalagi, pemerintah menargetkan penurunan angka backlog rumah atau defisit rumah di Indonesia menjadi 5 juta pada tahun 2024. Untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan anggaran sebesar Rp 780 triliun, yang bersumber dari APBN dan swasta.
Wapres mengakui, pemerintah tentunya tidak bisa menjalankannya sendiri dan membutuhkan dukungan dari pemangku kepentingan di sektor perumahan, salah satunya adalah pengembang yang tergabung dalam APERSI.
"Terlebih mayoritas anggota APERSI saat ini merupakan pelaku utama dalam penyediaan perumahan sederhana, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap pembangunan perumahan nasional," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
