REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Ketua DPRD DIY, Nuryadi meminta agar penerapan pengetatan secara terbatas kegiatan masyarakat (PTKM) diiringi dengan solusi. Pasalnya, ia menilai perpanjangan PTKM saat ini kurang efektif namun merugikan pelaku usaha.

Menurutnya, kebijakan pembatasan jam operasional kegiatan usaha pukul 20.00 WIB tidak berjalan sesuai ketentuan. Sebab, penerapan di kabupaten/kota mengatur aktivitas usaha harus ditutup pukul 20.00 WIB.

Sedangkan, berdasarkan Instruksi Gubernur DIY Nomor 4, masih diperbolehkan layanan setelah pukul 20.00 WIB namun dengan layanan take away atau antar jemput. Sehingga, menurutnya pembatasan jam operasional usaha ini kurang efektif.

"Kita lebih atasi Covid-19, tapi kita juga harus berpikir bagaimana ekonominya. Mestinya pemerintah punya cara, sebenarnya tidak harus tutup jam 20.00 WIB malam, Covid-19 kan tidak hanya malam saja," katanya, Kamis (4/2).

Wakil Ketua DPRD DIY, Suharwanta mengatakan, pembatasan kegiatan usaha tersebut tidak mendukung pelaku ekonomi informal. Untuk itu, ia berharap agar Pemda DIY dapat mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut.

Sehingga, Pemda DIY tidak hanya menyerahkan kebijakan kepada pemerintah kabupaten/kota. "Kalau pedagang baru buka jam 17.00 WIB atau 18.00 WIB sudah tutup itu, kan justru rugi di operasionalnya," katanya.

Sementara itu, Sekda DIY, Kadarmanta Baskara AJi mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti keluhan terkait pembatasan jam operasional usaha tersebut. Pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota terkait hal ini.

"Akan menjadi perhatian kita, supaya roda ekonomi pedagang tidak terganggu," kata Aji.

Ikuti Whatsapp Channel Republika