REPUBLIKA.CO.ID, INDRAMAYU -- Pemerintah telah menetapkan ketentuan tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah, yang diselenggarakan pemerintah daerah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Ketentuan itu tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, yakni menteri Pendidikan dan Kebudayaan, menteri Agama dan menteri Dalam Negeri.

Kabupaten Indramayu, sejak sekitar 2005 silam, telah menerapkan ketentuan penggunaan seragam berjilbab bagi siswi sekolah yang beragama Islam. Ketentuan itu diinstruksikan oleh bupati Indramayu, yang kala itu dijabat oleh almarhum Irianto MS Syafiuddin (Yance).

Hingga saat ini, ketentuan tersebut masih dilaksanakan di sekolah-sekolah negeri di Kabupaten Indramayu. Namun, dalam diktum ketiga SKB itu disebutkan, pemerintah daerah dan sekolah tidak boleh mewajibkan, memerintahkan, mensyaratkan, mengimbau, atau melarang penggunaan pakaian seragam dan atribut dengan kekhasan agama tertentu. Hal itu dalam rangka melindungi hak peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan.

Menyikapi SKB tersebut, Plt Bupati Indramayu, Taufik Hidayat, berharap, agar peserta didik, pendidik dan tenaga pendidik yang beragama Islam tetap memilih menggunakan kekhasan seorang muslim/muslimah. "Hal itu sebagaimana tertuang dalam diktum kesatu SKB tersebut," kata Taufik, dalam pesan singkatnya kepada Republika, Jumat (5/2).

Seperti diketahui, dalam diktum kesatu SKB itu tertulis bahwa peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, berhak memilih untuk menggunakan pakaian seragam dan atribut. Baik itu tanpa kekhasan agama tertentu ataupun dengan kekhasan agama tertentu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, ketika ditanyakan apakah secara aturan Pemkab Indramayu akan mencabut imbauan penggunaan jilbab bagi siswi sekolah, Taufik pun menjawab dengan tegas. "Tidak," tandas Taufik. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika