Dalam keterangan persnya, Rabu (3/2) sore, Moeldoko membantah tudingan yang menyebut dirinya ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat. Bagi Moeldoko, kudeta tak mungkin dia lakukan karena ia menghormati SBY. "Beliau pernah atasan saya, senior saya yang saya hormati, saya respek kepada beliau," ujar Moeldoko.
Moeldoko menegaskan, dia hanya sosok di luar partai yang tidak mungkin mengambil alih kepemimpinan Demokrat. Tudingan kudeta yang ditujukan kepadanya hanya dinilai sebagai dagelan saja.
"Biasa-biasa aja. Di Demokrat ada Pak SBY, ada putranya Mas AHY, apalagi kemarin dipilih secara aklamasi, kenapa mesti takut dia," ujar Moeldoko.
Ditanya, apakah Moeldoko akan melakukan pertemuan dengan SBY usai lahirnya tudingan kudeta Demokrat? Ia menjawab tidak. Pasalnya, ia merasa selama ini tak memiliki permasalahan dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia itu.
"Saya tidak ngerti ya, wong menurut saya sih tidak ada apa-apa itu. Saya sih tidak ada apa-apa," ujar mantan Panglima TNI itu.
Meski begitu, Moeldoko mengaku marah dengan tudingan yang menyebut dirinya ingin mengambil alih kepemimpinan Demokrat. Ia pun memberi peringatan kepada pihak-pihak yang melayangkan fitnah kepadanya.
"Juga marah (saya), jadi saya ingatkan, hati-hati. Jangan memfitnah orang, hati-hati, saya ingatkan itu," tegas Moeldoko.
Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng, memberi penjelasan alasan Moeldoko diduga terlibat upaya kudeta. Ia mengatakan Moeldoko didukung oleh Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk pencapresan di 2024. Informasi tersebut didapatkannya dari kader partai yang disebut bertemu dengan Moeldoko.
Ia menceritakan, awalnya ada pihak yang menelepon kader Demokrat untuk melakukan pertemuan. Disebut pertemuannya terjadi di sebuah hotel, tetapi yang datang hanya segelintir orang saja.
"Dari kader kami, di situ (pertemuan) Pak Moel cerita bahwa dia memang mau maju di 2024 dan sudah didukung oleh PKB dan didukung oleh Nasdem," ujar Andi, saat dihubungi Republika.
Setelah diklaim mendapatkan dua dukungan partai tersebut, Moeldoko disebut masih membutuhkan Demokrat. Dari situ timbul wacana untuk menjadi ketua umum partai lewat KLB.
"Butuh Demokrat dia (Moeldoko), siap menjadi ketua umum melalui kongres luar biasa dan sudah diplanning untuk 300 lebih suara," ujar Andi.
Namun, sejumlah kader mempertanyakan hal yang ingin dilakukan oleh Moeldoko. Sebab jika ingin maju dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024, ia dapat membicarakannya dengan petinggi Demokrat. "Makanya kemudian kita kirim surat kepada Pak Jokowi, suratnya sangat sopan, menanyakan apa benar yang dikatakan Pak Moeldoko ini. Begitu mudah-mudahan tidak benar," ujar Andi.
Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid, namun membantah kabar partainya sudah menggadang-gadang capres untuk 2024. "Itu tidak benar, PKB belum ngurusi capres, apalagi nama calon. Soal capres itu tergantung Gus Ami (Muhaimin Iskandar), Ketum PKB," ujar Jazilul.
Ia melihat, permasalahan dugaan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat melebar ke pihak lain yang tak ada hubungannya. Diharapkannya, konflik antara Moeldoko dan Demokrat dapat segera selesai.
"Kami cuma berdoa semoga ketemu akar masalah dan solusinya. Jangan libatkan PKB dalam masalah rumah tangga orang lain," ujar Jazilul.
Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali, juga menegaskan hal yang serupa. Partainya hingga saat ini belum melalukan komunikasi dengan siapapun, termasuk kepada Moeldoko dan Anies Baswedan terkait Pilpres 2024.
"Halusinasi kali ya, karena Nasdem sampai hari ini belum pernah membangun komunikasi dengan siapapun. Apalagi personal tentang pencapresan 2024," ujar Ahmad.
Nasdem, kata Ahmad, masih melakukan konsolidasi di internal partai. Sehingga keputusan politik terkait kontestasi di 2024 merupakan kewenangan Surya Paloh sebagai ketua umum. "Hari ini Nasdem lebih fokus bagaimana bicara konsolidasi internal membuat struktur partai Nasdem secara kelembagaan. Kita belum bicarakan isu politik," ujar Ahmad.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
