REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Presiden Joko Widodo (Jokowi) berniat memperluas pelaksanaan vaksinasi massal untuk SDM kesehatan di daerah. Langkah ini diyakini mampu mempercepat capaian vaksinasi bagi kelompok prioritas, yakni 1,5 juta lebih tenaga kesehatan.
Dengan vaksinasi kelompok prioritas yang rampung lebih cepat, diharapkan vaksinasi bagi masyarakat umum bisa segera dimulai. "Memang masih dilakukan di RS, di puskesmas, nanti kan kita lakukan seperti hari ini yang dilakukan di Gelora Senayan dalam jumlah massal. Sehingga mempercepat vaksinasi," ujar Presiden Jokowi, Selasa (4/2).
Pemerintah mencatat hingga saat ini sebanyak 700.266 tenaga kesehatan memperoleh suntikan dosis vaksin Covid-19. Jumlah tersebut mencapai kurang lebih 45 persen dari target sebesar 1,5 juta tenaga kesehatan.
"Inilah yang ingin kita kejar, sehingga kita bisa segera memulai yang diluar tenaga kesehatan. Kita harapkan vaksinasi bisa dipercepat," kata Jokowi.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan, Maxi Rein Rondonuwu, menambahkan vaksinasi massal saat ini masih diperuntukkan bagi para tenaga kesehatan. Menurutnya, tenaga kesehatan itu merupakan garda terdepan.
Baca juga : Gebyar Vaksin Jabar Jadi Role Model Vaksinasi di Indonesia
"Bapak Presiden berpesan bahwa tenaga kesehatan itu harus yang pertama dan harus selesai di bulan Februari ini untuk vaksin dosis pertama dan kedua," katanya.
Kegiatan vaksinasi massal serupa sebelumnya sudah pernah dilakukan di sejumlah wilayah lain seperti Yogyakarta, Surabaya, dan Bandung. Maxi menuturkan, pelaksanaan vaksinasi massal ini sekaligus persiapan untuk melakukan vaksinasi dengan jumlah peserta yang lebih besar pada tahap berikutnya yang diharapkan dapat selesai pada akhir April 2021 mendatang.
"Ini sekaligus latihan kita untuk melakukan vaksinasi secara massal seperti ini untuk mengantisipasi vaksinasi tahap berikut untuk (tenaga) pelayanan publik yang jumlahnya ada 18 juta supaya kita terbiasa," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
