Selasa 02 Feb 2021 08:47 WIB

PPKM Belum Optimal, Polri Terbitkan Surat Telegram

PPKM II belum efektif karena pelaksanaan PPKM yang tidak optimal

Personel gabungan Polri dan Satuan Polisi Pamong Praja menggelar Operasi Pendisiplinan Protokol Kesehatan di Pasar Induk Rau, Serang, Banten, Rabu (13/1/2021). Operasi tersebut digelar untuk mendisiplinkan warga dalam mematuhi ketentuan protokol kesehatan selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tanggal 11-25 Januari 2021 guna menekan penyebaran COVID-19.
Foto: ANTARA/Asep Fathulrahman
Personel gabungan Polri dan Satuan Polisi Pamong Praja menggelar Operasi Pendisiplinan Protokol Kesehatan di Pasar Induk Rau, Serang, Banten, Rabu (13/1/2021). Operasi tersebut digelar untuk mendisiplinkan warga dalam mematuhi ketentuan protokol kesehatan selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tanggal 11-25 Januari 2021 guna menekan penyebaran COVID-19.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Kapolri Jenderal Listyo Sigit menerbitkan surat telegram sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Jawa-Bali tahap II yang dinilai kurang maksimal. Surat yang ditanda tangani Kabaharkam Polri, Komjen Pol Agus Andrianto, selaku Kaopspus Aman Nusa II Penanganan Covid-19, itu berisikan beberapa perintah.

"(PPKM II) belum efektif menekan laju penularan Covid-19 akibat pelaksanaan PPKM yang tidak optimal dalam menekan mobilitas masyarakat. Di samping itu, kebutuhan akan ketersediaan ruang isolasi dan ICU yang semakin tinggi dikarenakan banyaknya pasien Covid-19," ujar Komjen Pol Agus Andrianto dalam keterangannya, Selasa (2/2).

Kemudian Surat Telegram atas nama Kapolri dengan nomor ST/183/II/Ops.2./2021 itu menginstruksikan para Kasatgas dan kasubsatgas Opspus Aman Nusa II-2021 serta para Kaopsda Kasatgas Opsda Aman Nusa II-2021 untuk melakukan sejumlah langkah.

Pertama, melakukan analisa dan evaluasi (Anev) penanganan pandemi Covid-19 bersama Forkompinda, khususnya terkait dengan efektivitas pelaksanaan PPKM yang telah dilakukan dalam rangka menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat serta mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Kedua, komunikasi, kerja sama, dan kolaborasi dengan pemda, TNI, rumah sakit, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menambah kapasitas ruang perawatan dan isolasi pasien Covid-19.  Serta memprioritaskan perawatan di rumah sakit khusus untuk pasien yang sudah menunjukkan gejala berat atau kritis.

"Bagi pasien yang masih menunjukkan gejala ringan, dapat melaksanakan isolasi mandiri dengan pengawasan dari dinas kesehatan, pihak rumah sakit, atau puskesmas setempat," ungkap Agus.

Ketiga, melakukan edukasi dan sosialisasi secara masif agar masyarakat disiplin mematuhi protokol kesehatan (prokes) terutama 5M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilisasi). Serta mendukung pelaksanaan vaksinasi dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, artis atau influencer, dan lain-lain.

"Agar masyarakat tidak takut, serta mendukung segala upaya pemerintah dalam pencegahan penyebaran Covid-19," tuturnya.

Keempat, melakukan pembinaan untuk membangun Kampung Tangguh Nusantara di wilayah masing-masing. Sehingga dapat berkontribusi secara nyata dalam rangka mencegah penyebaran dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. 

Kelima, meningkatkan kerja sama dengan Pemda (Satpol PP), TNI, dan stakeholder lainnya khususnya dalam pelaksanaan Operasi Yustisi Penerapan Protokol Kesehatan secara tegas dan terukur serta tepat sasaran. Keenam pelajari, pedomani, dan implementasikan di lapangan semua Surat Telegram Kapolri terkait penanganan Covid-19 dan penerapannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta kearifan lokal di wilayah masing-masing. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement