Senin 01 Feb 2021 09:58 WIB

Pemprov Jateng Evaluasi PPKM di Tiga Daerah

Ketiga daerah ini meliputi Kota Surakarta, Kabupaten Semarang dan Kabupaten Jepara.

Rep: bowo pribadi/ Red: Hiru Muhammad
Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan sosialisasi penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) saat Operasi Yustisi di Pasar Nusukan, Solo, Jawa Tengah, Senin (11/1/2021). Pemerintah Kota Solo memberlakukan PPKM dalam rangka mendukung PSBB Jawa-Bali untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 pasca lonjakan kasus yang terjadi dalam empat bulan terakhir.
Foto: ANTARA/Mohammad Ayudha
Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan sosialisasi penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) saat Operasi Yustisi di Pasar Nusukan, Solo, Jawa Tengah, Senin (11/1/2021). Pemerintah Kota Solo memberlakukan PPKM dalam rangka mendukung PSBB Jawa-Bali untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 pasca lonjakan kasus yang terjadi dalam empat bulan terakhir.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG--Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah bakal memberikan pendampingan kepada tiga daerah dengan penyebaran Covid-19 yang masih tinggi. Ketiga daerah ini meliputi Kota Surakarta, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Jepara.

Gubenur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengungkapkan, ketiga daerah di Jawa Tengah tersebut sebelumnya  mendapat sorotan dari Pemerinta Pusat, dalam evaluasi prlaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Dalam rakor bersama Gubernur dan kepala daerah yang membahas pelaksanaan PPKM, Ahad (31/1) malam, Menko Marinvest, Luhut Binsar Pandjaitan secara khusus memberikan perhatian kepada tiga daerah di Jawa Tengah tersebut."Karena masih terjadi peningkatan kasus Covid-19, di tengah pelaksanaan PPKM Jawa- Bali," jelas Ganjar di Semarang, Jawa Tengah, Senin (1/2).

Menurut gubernur, masih ada yang bisa dilakukan di sisa waktu sepekan pelaksanaan PPKM perpanjangan, msalnya dengan melakukan penataan- penataan di tingkat kabupaten/ kota yang masih terus mengalami peningkatan kasus.

Nantinya, ketiga daerah yang dimaksud bakal mendapatkan pendampingan yang lebih intensif dari Pemprov Jawa Tengah agar penyebaran kasus Covid-19 di daerahnya kemudian bisa terkendali.

Pemprov juga akan melakukan evaluasi secara menyeluruh pelaksanaan PPKM hari ini. "Nanti, akan di bahas tentang pelaksanaan PPKM itu dan berbagai agenda perbaikan yang akan dibahas bersama dengan bupati/ wali kota yang bersangkutan," lanjutnya.

Di sisi lain, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo juga mengusulkan seluruh kabupaten/ kota di Jawa- Bali melakukan PPKM secara serentak, setelah Presiden, Joko Widodo menyebut PPKM jilid pertama tidak efektif menekan angka penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Menurutnya, PPKM jilid pertama tersebut memang tidak efektif, maka ada PPKM jilid kedua. Sekarang masa perpanjangan itu tinggal seminggu dan dirasa dampaknya juga belum sesuai harapan. "Maka, saya usulkan kepada Pemerintah Pusat, untuk seluruh kabupaten/ kota di Jawa- Bali semuanya ikut melaksanakan PPKM tersebut," kata Ganjar.

Menurutnya, penyerentakan PPKM di seluruh kabupaten/ kota Jawa- Bali diyakini akan memberikan dampak positif, sebab semua daerah tersebut akan serentak bergerak bersama- sama untuk berpartisipasi menekan angka penyebaran Covid-19.

Langkah tersebut, masih lanjut gubernur, sudah dilakukan Jawa Tengah pada saat awal PPKM dua pekan pertama. Awalnya hanya diberlakukan bagi tiga daerah yang meliputi Semarang Raya, Solo Raya dan Banyumas Raya.

Tetapi respons seluruh bupati/wali kota di Jawa Tengah bagus dan semuanya ikut menerapkan. "Sebab, mereka menganggap ini penting dan butuh partisipasi semuanya dan idealnya memang harus seperti itu," tegasnya.

Secara hasil, pelaksanaan PPKM jilid pertama di Jawa Tengah sudah menunjukkan hasil positif. Dari tingkat penanganan rumah sakit, saat ini bed occupacion rate (BOR) atau angka rata- rata keterisian tempat tidur di rumah sakit daerahnya berada di bawah 60 persen.

Tempat tidur isolasi dan ICU semuanya terkendali. Bahkan, untuk tempat isolasi terpusat yang telah disediaka pemerintah sampai hari ini juga tidak pernah terisi penuh.

Kendati begitu,  ia juga menyampaikan, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, khususnya pada tingkat partisipasi masyarakat.

Nantinya, potensi- potensi kerumunan seperti pasar, mal, dan sebagainya bakal dilakukan penataan lebih baik lagi. "Termasuk, membantu membereskan tiga daerah yang kasusnya masih tinggi tersebut," kata Ganjar.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement