Kamis 28 Jan 2021 06:23 WIB

KLHK Buat Empat Program Atasi Banjir Kalsel

Banjir di Kalsel juga dipicu tingginya curah hujan saat ini.

Rep: rizkian adiyudha/ Red: Hiru Muhammad
Sejumlah warga membawa logistik bantuan banjir bandang di Desa Datar Ajab, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, Ahad (24/1/2021). Bantuan berupa tenda, sembako serta perlatan dapur dari TNI Angkatan Udara Lanud Sjamsudin Noor, Dharma Pertiwi Peduli, Kepala Staf Angkatan Udara dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalsel itu didistribusikan melalui jalur udara ke wilayah pedalaman pegunungan Meratus.
Foto: ANTARA/ Bayu Pratama S
Sejumlah warga membawa logistik bantuan banjir bandang di Desa Datar Ajab, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, Ahad (24/1/2021). Bantuan berupa tenda, sembako serta perlatan dapur dari TNI Angkatan Udara Lanud Sjamsudin Noor, Dharma Pertiwi Peduli, Kepala Staf Angkatan Udara dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalsel itu didistribusikan melalui jalur udara ke wilayah pedalaman pegunungan Meratus.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyiapkan empat pendekatan untuk mengatasi berulangnya banjir bandang di Kalimantan Selatan. Program tersebut diharapkan dapat menangani dan memulihkan lingkungan di masa mendatang.

Pertama adalah pendekatan vegetatif yang dilakukan dengan merehabilitasi hutan dan lahan pada lahan kritis dengan mempertimbangkan lokasi banjir dan longsor. Begitu juga dengan menambah tutupan vegetasi pada segmen-segmen sungai yang kritis.

"Penanaman atau penggantian tanaman pada daerah sempadan sungai yang berada di perkebunan sawit," kata Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) KLHK M.R. Karliansyah dalam keterangan, Rabu (27/1).

Pendekatan ini juga mengatur dan membatasi pembukaan lahan dan rasio penanaman yang diwajibkan untuk pertambangan, perkebunan dan kehutanan. Bersamaan dengan percepatan pemulihan kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan serta peningkatan kualitas tutupan lahan pada pertanian lahan kering dengan pembangunan agroforestri.

Kedua adalah pendekatan sipil teknis dengan mendirikan bangunan konservasi tanah dan air pada daerah dengan tingkat erosi tinggi. Pengurangan pasokan limpasan air dari hulu/pembangunan waduk, dam dan bendungan pada tipe daerah tangkapan air yang luas.

"Juga normalisasi alur sungai, pelaksanaan pembangunan embung-embung pada perkebunan dan hutan tanaman dan pemanfaatan lubang-lubang tambang untuk pengendalian banjir," katanya.

Ketiga adalah pendekatan sosial dengan melakukan transformasi budaya melalui perubahan profesi dari masyarakat ke perhutanan sosial. Juga dengan mengedukasi publik tentang pentingnya DAS dan Lingkungan

Keempat adalah pendekatan hukum dimana penerapan UU Ciptaker bisa membuat pemerintah leluasa dalam membenahi daerah rawan banjir. Dia mengatakan, pemerintah juga tengah menyelesaikan rancangan perpres tentang percepatan pemulihan lingkungan akibat aktivitas pertambangan.

Wakil Menteri LHK, Aloe Dohong menjelaskan bahwa banjir di Kalsel juga dipicu tingginya curah hujan. Dia mengungkapkan, data BNPB menyebutkan bahwa antara tanggal 1 sampai 18 Januari 2021 tercatat terjadi 121 bencana banjir dan 23 kejadian longsor di 21 Provinsi dan 91 Kabupaten/Kota, salah satu adalah bencana di Kalsel. "Banjir yang dipacu oleh curah hujan yang sangat ekstrem dalam dua hari yang menimpa 11 dari 13 Kabupaten/Kota di Kalsel," katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement